Dorong Penguatan Makan Bergizi Gratis Lewat Pengawasan KPK dan Kejagung

Agar program ini dapat berjalan efektif dan bersih, Kejaksaan Agung dan KPK perlu digandeng untuk melakukan supervisi ketat hingga ke tingkat teknis.

Diterbitkan 14 Mei 2026, 21:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • MBG adalah investasi SDM jangka panjang, bukan masalah fiskal jangka pendek.
  • Pemerintah harus cari sumber APBN baru di luar pajak untuk keberlanjutan MBG.
  • MBG harus diawasi Kejaksaan/KPK dan libatkan UMKM lokal untuk efek ekonomi.

Liputan6.com, Jakarta - Wabendum Depinas SOKSI (Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Ambar Chrisdiana menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang tidak bisa di ukur dengan logika jangka pendek.

"Yang mengatakan MBG bukan investasi karena makanan akhirnya dibuang ke WC adalah cara berpikir asal bunyi, karena logika berpikirnya terbalik," tegas Ambar, Kamis 14 Mei 2026.

Ia menambahkan bahwa alasan fiskal tidak boleh serta-merta dijadikan dasar untuk menghentikan program yang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Masalah fiskal seharusnya dijawab dengan diversifikasi sumber-sumber pendapatan APBN, bukan dengan memangkas hak dasar rakyat.

Yang harus dipikirkan adalah mendorong pemerintah, khususnya jajaran Menko bidang Perekonomian untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan negara diluar pajak. Mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Memastikan royalti dari sektor pertambangan masuk ke kas negara secara maksimal, bukan justru menguap ke kantong-kantong oknum tertentu. Mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja jajaran Menteri Ekonomi agar lebih progresif mencari sumber APBN baru (di luar pajak) guna memastikan MBG berkelanjutan.

 

Gandeng Kejaksaan dan KPK

Agar program MBG ini dapat berjalan efektif dan bersih, Ambar mengusulkan beberapa langkah strategis yaitu mendorong penguatan kelembagaan BGN dengan menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK untuk melakukan supervisi ketat hingga ketingkat teknis, guna memastikan tidak ada sepeserpun uang negara yang bocor.

Pemberdayaan UMKM daerah dengan menjamin seluruh pasokan kebutuhan dapur MBG berupa telur, susu, daging, ikan, dan lain-lain wajib berasal dari UMKM dan masyarakat setempat di lokasi dapur berada. Mendorong multiplier effect ekonomi sehingga MBG ini menjadi mesin penggerak ekonomi daerah untuk meningkatkan daya beli dan menciptakan lapangan kerja baru di sentra-sentra produksi lokal.

"Kita harus mendukung agar MBG ini menjadi gerakan nasional. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda kita saat ini. Kita harus memastikan mereka mendapatkan asupan bergizi. Program MBG ini bukan sekadar soal makanan, tapi soal kedaulatan dan kualitas bangsa di masa depan," pungkas Ambar.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6