Sekjen Golkar: Kalau UU Pemilu Mau Diubah, Harus Segera Dibahas

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan mulai mempersipakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyarankan agar RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebaiknya segera dibahas.

Tahapan Pemilu untuk tahun 2029 akan dimulai pada akhir tahun 2026, yakni dimulainya perekrutan terhadap penyelenggara Pemilu. Menurutnya, hal itu tak akan optimal bila RUU Pemilu belum selesai.

"Jadi kalau memang mau undang-undang ini diubah, ya harus segera kita mulai pembicaraannya," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Dilansir Antara.

Ketua Fraksi Golkar DPR ini tak masalah bila tidak ada revisi terhadap UU Pemilu. Namun, Golkar tak menampik keinginan adanya penyempurnaan sistem Pemilu melalui revisi UU tersebut. 

Di sisi lain, dia menilai RUU Pemilu yang belum kunjung dibahas karena ada beragam permasalahan kebangsaan lainnya. Terlebih lagi, kata dia, Indonesia kini tengah fokus untuk upaya memperkuat ketahanan energi.

"Bisa jadi hal-hal itu menjadi pertimbangan. Tetapi ya nanti kita akan lihat, kita analisis seberapa penting untuk segera dilakukan pembahasan," kata dia.

Jika RUU Pemilu baru akan mulai dibahas pada tahun 2027, perlu ada tahapan-tahapan yang dipersingkat dan menyesuaikan terhadap Undang-Undang Pemilu yang baru.

"Tapi kalau dari Fraksi Partai Golkar memang kalau mau diubah sebaiknya segera dilakukan pembahasan," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR bersiap memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Draf aturan itu terus digodok penyusunannya oleh Badan Keahlian DPR (BKD).

Dikabarkan, Komisi II DPR tengah memulai rapat penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Pemilu pada Selasa 14 April 2026.

"Sesuai tahapan pembentukan undang-undang, saat ini tahapannya sedang penyusunan naskah akademik dan konsep RUU," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan kepada Liputan6.com, Rabu (15/4/2026). 

Dia menyebut, rapat terakhir dengan Badan Keahlian DPR berisi sesi tukar pemikiran, dan pemaparan hasil riset terkait penyelenggaraan pemilu.

"Mengenai berbagai temuan data dan praktik penyelenggaraan pemilihan umum, gambaran umum mengenai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, dan hasil olahan berbagai pendapat ahli dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang tersebar di berbagai hasil penelitian maupun yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR," ungkap Ahmad.

Dia menegaskan, hal itu dilakukan agar kualitas RUU Pemilu semakin baik. Menurutnya, banyak temuan dari BKD.

"Selain banyaknya aspirasi, banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi, dan masukan dari para pemangku kepentingan mengenai perbaikan sistem dan praktik pemilu, juga membuat kami harus bisa menyerapnya," jelas Ahmad.

Senada, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Giri Ramanda Kiemas, mengatakan sejauh ini pembahasan masih sebatas diskusi serta rekapitulasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pemilu.

Ia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut belum dilakukan karena harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan DPR.

"Belum ada arahannya dari pimpinan DPR," ungkap Giri kepada Liputan6.com.

Meski demikian, ia mengungkapkan terdapat 24 poin yang berpotensi menjadi materi pembahasan dan dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Meski demikian, dia mengungkapkan, ada 24 poin pembahasan yang bisa menjadi pembahasan dan dimasukan ke dalam draf RUU Pemilu tersebut.

"Ada 24 poin Putusan MK mulai dari penyelenggara pemilu, keserentakan pemilu hingga anggota DPR yang tidak boleh mencalonkan kepala daerah, dan sebaliknya kepala daerah yang masih menjabat tidak bisa jadi calon DPR," jelas Giri.