Menkop Ferry Ajukan Rencana Penyaluran Gaji PNS Lewat Koperasi ke Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi mulai memasuki tahap pengajuan kepada pemerintah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan usulan terkait skema tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ferry menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan. Namun, ia belum mengungkapkan besaran anggaran, mekanisme penyaluran, maupun jadwal penerapan skema pembayaran gaji melalui koperasi.

"Udah akan siap dibayarkan," ujar dia.

Ia juga belum menjelaskan secara terperinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu maupun koperasi yang nantinya berpotensi terlibat dalam layanan tersebut.

Dengan demikian, rencana penyaluran gaji PNS melalui koperasi masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, termasuk keputusan pemerintah dan tata cara pelaksanaannya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi menyatakan belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai rencana perluasan jalur pembayaran gaji PNS dan pensiun melalui koperasi.

Pemerintah masih mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran, seperti layanan yang selama ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan perbankan.

Rencana tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan melalui koperasi tanpa menggeser peran lembaga perbankan yang sudah ada.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi sebelumnya menjelaskan, pemerintah tengah mengupayakan agar koperasi dapat dilibatkan dalam layanan pembayaran gaji dan pensiun aparatur sipil negara (ASN).

"Contohnya saat ini Kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pos dan bank," kata Zabadi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Menurut Zabadi, rencana tersebut bertujuan memberikan lebih banyak pilihan akses layanan keuangan kepada masyarakat. Pelibatan koperasi juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sebelumnya, Ferry mengungkapkan rencana tersebut dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Saat itu, ia mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun bersama Menteri Keuangan.

Meski pembahasan telah berjalan, skema pembayaran melalui koperasi masih membutuhkan kepastian mengenai aturan, mekanisme kerja sama, serta pihak-pihak yang akan terlibat sebelum dapat diterapkan.

Rencana perluasan jalur pembayaran gaji melalui koperasi berpotensi berkaitan dengan jutaan aparatur sipil negara di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah ASN mencapai sekitar 6,7 juta orang. Angka tersebut mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, PT Taspen (Persero) mencatat 3,28 juta peserta pensiun dari total 9,13 juta peserta yang dilayaninya hingga Agustus 2026. Taspen memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia.

Data tersebut menunjukkan besarnya cakupan layanan pembayaran gaji dan pensiun yang telah berjalan. Namun, belum ada kepastian mengenai jumlah penerima yang nantinya akan menggunakan koperasi sebagai jalur pembayaran.

Di sisi lain, penyaluran gaji PNS telah memiliki landasan aturan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.

Karena itu, rencana pelibatan koperasi perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kejelasan mekanisme pembayaran. Hingga kini, pemerintah belum merinci bentuk penerapan maupun jadwal dimulainya layanan tersebut.