Uang Pensiun PNS Mau Lewat Koperasi, Taspen Ingatkan Keamanan Sistem

Liputan6.com, Jakarta - PT Taspen (Persero) menyoroti sejumlah hal yang perlu dipersiapkan apabila pemerintah merealisasikan rencana penyaluran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui koperasi. Aspek yang menjadi perhatian meliputi regulasi, kesiapan teknologi, hingga mekanisme verifikasi penerima dan pertanggungjawaban pembayaran.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan, perusahaan pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait perubahan mekanisme penyaluran dana pensiun. Namun, lembaga yang nantinya bertindak sebagai penyalur harus memenuhi sejumlah persyaratan.

“Secara peraturan juga belum terakomodasi. Mungkin nanti akan ada perubahan dari pemerintah. Kembali lagi, karena kami sebagai operator atau penyalur, kami mengikuti kebijakan pemerintah,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (14/10/2026).

Henra menjelaskan, ketentuan yang berlaku saat ini mengatur sejumlah kriteria bagi lembaga penyalur dana pensiun. Persyaratan tersebut mencakup ketersediaan jaringan layanan, sertifikasi, serta standar keamanan sistem.

Selain regulasi, kesiapan teknologi juga menjadi perhatian. Selama ini, penyaluran dana pensiun telah terintegrasi dengan sistem perbankan melalui mekanisme host-to-host atau koneksi langsung antarsistem.

Sementara itu, mekanisme pembayaran melalui koperasi belum dijelaskan secara terperinci. Termasuk di dalamnya, kemungkinan penggunaan aplikasi digital tersendiri maupun kerja sama dengan perbankan.

Menurut Taspen, kejelasan mengenai sistem dan prosedur operasional diperlukan agar perubahan jalur pembayaran tidak mengabaikan aspek keamanan serta ketepatan penyaluran dana kepada penerima yang berhak.

Taspen juga mengingatkan bahwa penyaluran uang pensiun tidak sekadar memindahkan dana kepada penerima. Proses tersebut mencakup verifikasi kelayakan penerima serta pertanggungjawaban apabila terjadi kelebihan pembayaran.

Sebagai operator penyaluran, Taspen selama ini memastikan penerima masih memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak pensiun. Pemeriksaan tersebut antara lain berkaitan dengan status perkawinan dan kondisi penerima yang masih hidup.

Apabila dana terlanjur dibayarkan kepada pihak yang sudah tidak berhak, kelebihan pembayaran harus ditagih dan dikembalikan ke kas negara. Karena itu, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam setiap perubahan sistem penyaluran.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun ASN, sebagaimana layanan yang telah dijalankan PT Pos Indonesia dan perbankan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu.

Ferry menyebut anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan. Namun, ia belum merinci nilai anggaran maupun mekanisme penyaluran yang akan digunakan.

Dengan demikian, rencana pelibatan koperasi masih memerlukan kejelasan mengenai regulasi, persyaratan lembaga penyalur, serta sistem pembayaran dan pengawasan sebelum dapat diterapkan.