Pemerintah Targetkan 101 Sekolah Rakyat Rampung Juni, KSP: Kunci Percepatan Ada pada Kolaborasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap dua di berbagai wilayah Indonesia rampung pada Juni 2026 atau sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.

​"Pada awal tahun 2026, dari 104 lokasi, sebanyak 101 lokasi Sekolah Rakyat permanen tahap dua sudah proses pembangunan dan dijadwalkan selesai pada 20 Juni 2026," kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (25/3) seperti dilansir Antara.

​Penyelesaian infrastruktur pendidikan ini diprioritaskan agar fasilitas tersebut dapat langsung digunakan untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 pada Juli mendatang. Saat ini, pembangunan fisik tahap dua telah menjangkau 104 lokasi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.

​Qodari menjelaskan bahwa sebaran 104 lokasi tersebut mencakup 40 titik di Pulau Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, dan 16 lokasi di Sulawesi. Selain itu, terdapat masing-masing tiga lokasi di Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta empat lokasi di Kepulauan Maluku.

​"Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah termasuk daerah tertinggal dan kepulauan," kata Qodari menambahkan.

​Berdasarkan data per 23 Maret 2026, progres fisik pembangunan tahap kedua secara nasional telah mencapai 17,04 persen. Meskipun secara umum berjalan lancar, pemerintah mencatat adanya kendala lapangan di beberapa titik seperti masalah lahan di Aceh Singkil dan akses jalan di Lampung Timur.

​Untuk mempercepat pengerjaan, Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan koordinasi intensif dengan penyedia jasa dari BUMN karya dan pihak swasta. Koordinasi ini bertujuan mengurai hambatan administratif maupun sosial yang dapat menunda target penyelesaian.

​"Rapat koordinasi ini menghasilkan pemetaan masalah secara jelas dan tepat untuk dapat diurai melalui rapat koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," tutur Qodari.

​Program Sekolah Rakyat ini dirancang secara khusus untuk melayani kelompok masyarakat paling rentan pada kategori desil 1 dan 2. Dengan kapasitas 1.080 siswa per unit sekolah, proyek tahap dua ini menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk membangun total 500 Sekolah Rakyat permanen hingga tahun 2029.

​Dukungan sumber daya manusia juga telah disiapkan untuk menopang operasional sekolah-sekolah tersebut. Saat ini, tercatat sebanyak 2.304 guru serta 4.760 tenaga kependidikan dan medis telah disiagakan untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar bagi siswa kurang mampu.

Qodari juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bisma Staniarto dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang saat ini terus menunjukkan progres signifikan di berbagai daerah.

Menurut Qodari, peran teknis dan koordinatif yang dijalankan oleh Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU menjadi faktor kunci dalam menjaga ritme pembangunan tetap berjalan, di tengah berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kesiapan lahan hingga kendala akses di sejumlah wilayah.

“Kami mengapresiasi kerja keras dan kepemimpinan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bapak Bisma Staniarto, yang terus memastikan proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan secara terukur, terkoordinasi, dan mampu mengurai berbagai kendala di lapangan,” ujar Qodari.

“Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang negara. Karena itu, kecepatan dan kualitas pembangunan menjadi krusial. Di sinilah peran Ditjen Prasarana Strategis sangat menentukan, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam memastikan kesiapan sekolah untuk dapat operasional saat tahun ajaran baru 2026/2027,” lanjutnya.

Qodari juga menyampaikan apresiasi terhadap peran berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga para penyedia jasa konstruksi.

Menurutnya, keberhasilan menjaga ritme pembangunan hingga saat ini merupakan hasil dari kerja kolektif yang solid serta komitmen bersama dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat.

“Percepatan ini adalah hasil kerja bersama. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya Kementerian PU melalui Ditjen Prasarana Strategis, yang terus menjadi motor dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan,” pungkasnya.