Said Abdullah: Lembaga Global Beri “Kartu Kuning”, Presiden Perlu Pimpin Reformasi Keuangan dan Fiskal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai berbagai penilaian negatif dari lembaga internasional terhadap Indonesia belakangan ini memiliki benang merah yang sama, yakni persoalan tata kelola di sektor keuangan, pasar modal, dan fiskal.

Sorotan dari MSCI terkait praktik tidak sehat di bursa saham, disusul langkah Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas, hingga perubahan outlook kredit Indonesia oleh Moody’s dari stable menjadi negative, disebutnya bukan sekadar dinamika pasar biasa.

Menurut Said, rangkaian koreksi tersebut memperlihatkan adanya persepsi global bahwa prediktabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan dinilai melemah.

“Dari tiga lembaga yang memberi koreksi diatas, sesungguhya ada benang merah yang sama, yakni praktik tata kelola yang dianggap kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah.”Ia menambahkan, dalam waktu dekat FTSE Russel juga akan merilis laporan terkait outlook bursa saham dan ekonomi Indonesia, yang berpotensi memberi penilaian lanjutan terhadap kondisi pasar domestik.

Said memaparkan, dampak dari penilaian lembaga-lembaga tersebut sudah terlihat di pasar obligasi, khususnya pada kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) yang terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

“Empat tahun lalu kepemilikan asing dalam SBN masih 40%, akhir Desember 2025 tinggal 14%.”Di sisi lain, ia menyoroti porsi kepemilikan Bank Indonesia terhadap SBN yang dinilai semakin besar, bahkan telah melampaui 25 persen dari total SBN beredar. Kondisi ini, menurutnya, juga telah lama menjadi perhatian IMF.

“IMF juga memberikan rekomendasi agar Bank Indonesia (BI) tidak terus menurus menyerap SBN. Berkali kali IMF juga menyampaikan hal ini, setidaknya di tahun sejak tahun 2020, di nyatakan lagi di tahun 2022 dan 2023. Kepemilikan BI saat ini pada SBN lebih dari 25% dari jumlah total SBN.”Said juga menyinggung rekomendasi IMF dan International Debt Relief (IDR) terkait batas aman rasio utang terhadap pendapatan negara.

“IMF merekomendasikan utang pemerintah tidak lebih dari 150% dari pendapatan negara, sedangkan International Debt Relief (IDR) merekomendasikan maksimal 167%, namun posisi kita sudah 349,9%.”

Menurut Said, kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal, yang dipimpin langsung oleh Presiden.

“Sejumlah catatan yang dilayangkan oleh berbagai lembaga diatas menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Bapak Presiden dapat mengubah ‘tekanan’ ini menjadi peluang besar, melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal.”Ia mengungkapkan telah mengajukan tujuh langkah penataan sektor keuangan, khususnya pasar modal, antara lain menjaga independensi bursa dan OJK, meningkatkan free float hingga 15 persen, mendorong keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, serta evaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di pasar saham.

“Keseluruhan reformasi struktural di sektor keuangan ini untuk menekan efek rambatan pada sektor lainnya, terutama di pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pemerintah membiayai APBN.”Dari sisi fiskal, Said mendorong restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit sekaligus menjadi langkah awal mengurangi beban utang.

“Dari sisi fiskal, ada baiknya Bapak Presiden memimpin restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit, sekaligus langkah awal mengurangi beban utang sebagaimana rekomendasi IMF dan IDR.”

Said juga menilai langkah KPK yang membongkar praktik fraud di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai menunjukkan adanya persoalan struktural dalam kelembagaan penghimpun penerimaan negara.

“Langkah KPK yang beruntun memberantas fraud di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai menandakan ada problem struktural.”Ia menilai perlunya pemisahan kewenangan, pembatasan otoritas, serta penguatan pengawasan di dua lembaga tersebut.

Selain itu, ia menyoroti posisi Danantara yang dinilai perlu memiliki batasan yang jelas dalam perannya sebagai pengelola dana publik.

“Kiprah Danantara sebagai hedge fund yang berasal dari dana publik juga perlu di kaji lebih cermat. Bapak Presiden dapat memberikan pagar yang jelas, atas apa yang boleh dan tidak boleh atas kedudukan Danantara dalam perannya sebagai hedge fund.”

Menurut Said, solusi untuk memulihkan kepercayaan investor bukan dengan menawarkan imbal hasil (yield) yang tinggi, melainkan melalui perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi.

“Imbal hasil (yield) tinggi bukan jawaban, bahkan bisa jadi bumerang bagi pemerintah dikemudian hari. Lagi lagi perbaikan tata kelola, dan keterbukaan informasi. Jalan inilah untuk membalikkan keadaaan.”Ia meyakini, jika langkah-langkah reformasi tersebut dikomunikasikan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan investor akan kembali pulih.

“Saya yakin, jika hal hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh, dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang.”