MA Buka Suara Usai Wakil Ketua PN Depok Kena OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto buka suara usai Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BS) terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis (5/2/2026). Dia membenarkan penangkapan tersebut.

“Infonya begitu,” kata Yanto kepada awak media saat dikonfirmasi, Jumat (6/2/2026).

Dia memastikan, institusinya akan segera bersikap. Menurut dia, pernyataan resmi akan disampaikan pada Senin pekan depan (9/2/2026).

"Senin mau press release. Karena semua pimpinan lagi (ada acara) di Jogja," lanjut dia.

Informasi sementara, OTT diduga berkaitan dengan praktik suap dalam penanganan perkara sengketa lahan yang tengah bergulir di wilayah Depok. Selain Bambang Setyawan, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, tim KPK memergoki adanya transaksi atau penyerahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH).

“Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Ada delivery, ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,” ucap Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026) malam.

KPK menyegel tiga ruangan di PN Depok setelah melakukan OTT terhadap hakim. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Hery Supriyono menjelaskan tiga ruangan yang disegel.

"Yang disegel ruangan juru sita, Wakil dan Ketua. Itu tempatnya di mana, itu yang saya belum tahu, apakah di kantor, yang jelas sementara yang ada di sini, ruangan beliau-beliau itu yang disegel," ungkap Hery.

Terkait kasus yang menjerat hakim tersebut, Hery masih belum mendapatkan informasi yang lengkap.

"Ditangkapnya di mana itu yang saya belum jelas. Nanti kita ikuti informasi selanjutnya," tutur Hery.

"Ya harus kita terima dan sekarang sedang dalam proses hukum, maka kita serahkan semuanya kepada aparat yang punya kewenangan untuk itu, jadi kita sambil menunggu nanti," sambungnya.

Di lain sisi, dia merasa terpukul ditangkapnya Bambang Setyawan bersama juru sitanya. Karena itu, kehadirannya Hery di PN Depok untuk memastikan pelayanan ke masyarakat tetap berjalan.

"Saya datang sebagai bentuk dukungan moril, kepada adik-adik kita yang ada di sini, supaya dia tetap semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Komisi Yudisial (KY) menyayangkan masih ada hakim terkena OTT KPK sebab tindakan itu sangat menciderai kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“KY mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. KY sangat menyesalkan tindakan ini karena mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim,” kata Desmihardi melalui keterangan diterima, Jumat (6/2/2026).

Desmihardi menegaskan, KY dan MA memiliki visi senada dalam mewujudkan peradilan bersih dan berintegritas. Dia mengingatkan, Ketua MA telah menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan layanan peradilan, termasuk praktik transaksional.

“KY dan MA dengan tegas akan menerapkan prinsip zero tolerance, yang berarti tidak ada tempat bagi pelanggaran atau penyimpangan dalam bentuk apa pun, termasuk pelayanan transaksional,” tegas Desmihardi.

KY menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan aparat peradilan. Kebijakan tersebut seharusnya dibarengi dengan komitmen moral yang kuat dari para hakim untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Namun, kasus yang menjerat hakim di PN Depok justru menunjukkan sikap sebaliknya. Yang bersangkutan dinilai mengabaikan instruksi Prabowo untuk meningkatkan kualitas dan etika dalam penegakan hukum.

“Presiden Prabowo telah memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan hakim dengan menaikkan tunjangan hakim,” ujar Desmihardi.