DPR Dorong Anggaran Perlintasan Sebidang Masuk APBN 2027

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBN 2027 untuk mempercepat penyelesaian perlintasan sebidang di berbagai daerah. Pembahasan RAPBN 2027 dinilai harus menjadi momentum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mencegah terulangnya kecelakaan kereta api.

Hal itu disampaikan Hamka usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia terkait Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Rapat tersebut telah menyepakati rumusan belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta kebijakan fiskal lainnya.

Namun, Hamka mengingatkan isu perlintasan sebidang mendesak untuk ditindaklanjuti karena kerap memakan korban jiwa, termasuk salah satu kecelakaan besar yang sempat ditinjau langsung oleh Presiden.

“Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang sangat memprihatinkan di perlintasan sebidang. Saat itu Presiden juga turun langsung meninjau lokasi dan menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu pembangunan penanganan perlintasan sebidang. Kami di Komisi V tentu sangat mengapresiasi komitmen tersebut,” ujar Hamka.

Oleh karena itu, ia meminta komitmen tersebut segera diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran agar tidak sekadar menjadi wacana.

“Kami mengingatkan Menteri Keuangan, seluruh jajaran pemerintah, termasuk kami di DPR, agar komitmen itu benar-benar ditindaklanjuti. Kalau tidak segera diantisipasi, kecelakaan serupa sangat mungkin kembali terjadi,” katanya.

Hamka menjelaskan, persoalan perlintasan sebidang tersebar di ribuan titik di Indonesia dengan karakteristik penanganan yang berbeda. Beberapa titik cukup dilengkapi palang pintu otomatis, sedangkan lokasi yang padat membutuhkan pembangunan underpass atau flyover.

Meski mengakui proyek ini membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang, Hamka menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus dimulai secara bertahap sejak tahun depan.

“Tidak harus sekaligus selesai, yang penting dimulai secara bertahap, pelan tetapi pasti, sehingga persoalan perlintasan sebidang di Indonesia dapat diselesaikan,” pungkasnya.