Said Abdullah Respons Wacana Pelebaran Defisit APBN Imbas Lonjakan Harga Minyak Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Banggar DPR, Said Abdullah merespons soal wacana untuk memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen imbas lonjakan harga minyak dunia.

"Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menkeu (Menteri Keuangan) terhadap pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB dan kebijakan Quantitave Easing," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tak bisa memberikan penjelasan lebih jauh lantaran belum ada komunikasi awal dengan pemerintah. Meski demikian, dia mengingatkan setiap kebijakan harus memiliki dasar, tujuan, dan strateginya.

"Saya melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak dibawah 3 persen PDB. Untuk mencapai disiplin fiskal tersebut tentu ada banyak cara," jelas Said.

Cara pertama menurut dia adalah menjaga tingkat pendapatan negara tercapai, pembenahan perpajakan melalui coretax system, yang diharapkan menjadi perbaikan pengumpulan penerimaan perpajakan lebih baik. Lalu naiknya harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan mungkin batubara juga akan menambah dompet PNBP.

"Kedua, dari sisi belanja, pemerintah dari melakukan efisiensi. Fokus efisiensi terhadap berbagai program yang tidak prioritas, dan kita memiliki pengalaman atas hal ini. Jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit dibawah 3 persen Insyallah bisa dijaga," ungkap Said.

"Ketiga, pemerintah juga perlu menjaga target pembiayaan bisa dikelola dengan baik. Ditengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif, memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui SBN. Menkeu dan seluruh jajaran harus bisa menyakinkan buyer asing untuk kembali menerima SBN, dan memperluas SBN pada porsi ritel," sambungnya.

Said menuturkan, jika pemerintah menempuh kebijakan defisit lebih dari 3 persen PDB, tentu ada positif dan negatifnya.

"Positifnya, dalam jangka pendek fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari sebab pelebaran defisit dibiayai dengan utang. Demikian halnya dengan kebijakan QE, jika menggunakan model BI menyerap SBN dari pasar sekunder, harus diperhitungkan kemampuan BI. Sebab BI memiliki tanggungjawab mengendalikan kurs, dan inflasi," jelas dia.

Dia menyebut hal ini tak mudah, butuh kewaspadaan, bauran kerja serta amunisi dari BI sendiri yang harus kuat.

"Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. resikonya harus di hitung dengan matang," jelas Said.

"Demikian halnya dengan cetak uang, resiko stagflasinya harus di analisa dengan jernih. Tidak bisa kita sembarangan cetak uang. Sebab kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik, jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi," sambungnya.

Karena itu, Said berharap ada kajian melibatkan para ekonom, agar setiap kebijakan dapat basis dukungan teknokrasi yang memadai.

Sehingga segala resikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya.Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) memaparkan sejumlah skenario terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila konflik global mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah menyiapkan simulasi berdasarkan kemungkinan durasi konflik dan dampaknya terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta biaya surat berharga negara (SBN).

Airlangga menjelaskan pemerintah melihat pola lonjakan harga minyak dalam beberapa krisis global sebelumnya, seperti saat harga minyak mencapai USD 139 dolar per barel pada 2008 serta kenaikan hingga sekitar USD 110 dolar saat konflik Rusia-Ukraina.

"Kalau kita mengambil beberapa asumsi perang katakanlah 5 bulan 6 bulan dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga BBM yang sampai 107 kemudian 6 bulan 107-nya 6 bulan kemudian menurun lagi kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130 sampai akhir Desember 125,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Ia menambahkan, realisasi harga ICP pada awal tahun masih berada di bawah asumsi APBN. Pada Januari harga tercatat sekitar USD 64,41 per barel dan Februari sekitar USD 68,79 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar USD 70 dolar per barel.

Namun, jika konflik berlangsung lebih lama dan harga minyak meningkat, pemerintah memproyeksikan beberapa kemungkinan terhadap defisit APBN.

Skenario pertama, jika harga ICP berada di sekitar USD 86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi dipertahankan di level 5,3 persen, imbal hasil SBN diperkirakan sekitar 6,8 persen. Dalam kondisi tersebut, defisit APBN diproyeksikan mencapai sekitar 3,18 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Skenario kedua, apabila harga minyak naik hingga sekitar 97 dolar per barel dan kurs rupiah berada di sekitar Rp17.300 per dolar AS dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen serta imbal hasil SBN sekitar 7,2 persen, maka defisit APBN diperkirakan meningkat menjadi sekitar 3,53 persen dari PDB.

Skenario ketiga atau pesimistis, jika harga minyak melonjak hingga sekitar USD 115 per barel, nilai tukar rupiah melemah ke sekitar Rp 17.500 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 persen dengan imbal hasil SBN sekitar 7,2 persen, maka defisit APBN diperkirakan dapat mencapai sekitar 4,06 persen dari PDB.

Menurut Airlangga, simulasi tersebut menunjukkan mempertahankan batas defisit fiskal di level 3 persen akan sulit dilakukan apabila harga minyak naik signifikan tanpa adanya penyesuaian pada belanja negara atau pertumbuhan ekonomi.

"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan,” tuturnya.

Ia mengatakan, berbagai skenario tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas pemerintah untuk menentukan langkah kebijakan yang diperlukan menghadapi potensi tekanan global terhadap APBN.