Pembangunan Gedung DPR di IKN Ditargetkan Rampung Desember 2027

Liputan6.com, Jakarta - PT Brantas Abipraya (Persero) menargetkan pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, selesai pada Desember 2027. Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan pemerintahan yang dipersiapkan untuk mendukung fungsi legislatif di ibu kota baru Indonesia.

Komisaris Independen PT Brantas Abipraya, Isra D. Pramulya, mengatakan penyelesaian proyek tidak hanya berorientasi pada percepatan, tetapi juga harus mengutamakan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan tata kelola perusahaan yang baik.

"Pembangunan kawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di masa depan," kata Isra dikutip dari Antara, Jumat (7/8/2026).

Proyek tersebut dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita Karya–Brantas Abipraya dengan masa pelaksanaan selama 750 hari kalender, terhitung sejak 4 Desember 2025.

Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan tiga gedung utama, yakni Gedung A, Gedung B1, dan Gedung C1, beserta kawasan pendukung seperti jalan, jaringan utilitas, sistem drainase, lanskap, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Menurut Isra, setiap tahapan pekerjaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar mutu dan keselamatan kerja, termasuk saat menerapkan strategi percepatan pembangunan.

Berdasarkan laporan perusahaan hingga minggu ke-33 pelaksanaan proyek, pekerjaan konstruksi telah memasuki sejumlah tahapan penting.

Aktivitas di lapangan meliputi pekerjaan pondasi seperti galian, timbunan, bored pile, dan soldier pile. Selain itu, pembangunan pile cap, pelat lantai, serta struktur utama bangunan juga mulai dikerjakan secara bertahap.

Brantas Abipraya memastikan percepatan proyek tetap dilakukan dengan mengedepankan pengendalian mutu serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Isra menilai koordinasi antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai tantangan selama proses pembangunan, mulai dari penyesuaian desain, kebutuhan pekerjaan tambahan, hingga optimalisasi metode konstruksi.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap perubahan yang muncul di lapangan dapat diselesaikan tanpa mengganggu target penyelesaian proyek maupun kualitas pekerjaan.

Isra mengatakan pengawasan terhadap proyek pembangunan kawasan legislatif di IKN juga menjadi bagian dari tugas dewan komisaris dalam memastikan proyek berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui fungsi pengawasan tersebut, perusahaan berupaya memastikan seluruh proses pembangunan memenuhi aspek kualitas, keselamatan kerja, serta kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Pembangunan kawasan DPR merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam mendukung operasional lembaga legislatif di Ibu Kota Nusantara. Kehadiran kawasan ini diharapkan melengkapi pembangunan infrastruktur pemerintahan yang tengah berlangsung di IKN.

Dengan target penyelesaian pada Desember 2027, Brantas Abipraya menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan, kualitas hasil konstruksi, serta keselamatan para pekerja agar proyek dapat selesai sesuai jadwal.