Kemenkum Jakarta Dorong Kepatuhan Royalti Musik Komersial

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar penguatan pengawasan dan pemantauan kepatuhan pembayaran royalti musik komersial di Aula Kantor Wilayah, Kamis pekan lalu.

Kegiatan yang diikuti 60 pelaku usaha hotel, restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik komersial.

Plh. Kepala Kanwil Kemenkum Jakarta, Zulfahmi, menegaskan bahwa tingginya pemanfaatan musik di berbagai sektor usaha harus diimbangi dengan kepatuhan hukum yang nyata dari para pemilik usaha.

"Tingginya pemanfaatan musik di berbagai sektor usaha harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap pembayaran royalti sebagai bentuk penghormatan atas hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait," ujar Zulfahmi.

Ia menilai, rendahnya pemahaman pelaku usaha serta belum optimalnya sistem pendataan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi digital.

Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), M. Bigi Ramadha, memaparkan mekanisme pengelolaan royalti serta memperkenalkan aplikasi Inspiration, sebuah platform digital untuk mempermudah perizinan secara transparan.

Dalam sesi diskusi, muncul pertanyaan mengenai penggunaan lagu yang sudah diizinkan langsung oleh penyanyi tanpa melalui pembayaran resmi.

Menanggapi hal itu, Bigi meluruskan bahwa izin dari penyanyi tidak serta-merta menghapus kewajiban pembayaran royalti.

"Izin dari penyanyi tidak serta-merta menghapus kewajiban pembayaran royalti, karena hak ekonomi atas sebuah lagu dapat dimiliki oleh pencipta, komposer, penulis lirik, maupun pemegang hak terkait lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tetap harus memperhatikan siapa pemegang hak yang sah," jelas Bigi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jakarta berharap kepatuhan terhadap pembayaran royalti tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengguna musik komersial, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak ekonomi para pencipta demi ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan.