Pramono Tagih Janji Menkeu Purbaya Tambah Dana hingga Rp 20 Triliun ke Bank Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menagih dana tambahan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rp 20 triliun untuk Bank Jakarta. Menurutnya, hal ini sesuai hasil pembicaraan yang pernah dilakukan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun Kemenkeu diketahui telah memberikan Rp 1 triliun ke Bank Jakarta dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Saat ini, Pemprov DKI saat ini masih menunggu realisasi tambahan dana sebesar Rp 20 triliun dari Kemenkeu.

“Jadi sesuai pembicaraan pada saat Pak Menteri Keuangan ke Balai Kota, waktu itu rencananya Rp 10 triliun ya. Kemudian saya minta kalau bisa sampai Rp 20 triliun,” kata Pramono di Lippo Mall Kemang Village, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Menurut Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo dana sebesar Rp 1 triliun yang diterima Bank Jakarta dari Kemenkeu sebelumnya telah terserap dalam waktu singkat. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Satu triliun pada waktu itu habis dalam waktu satu minggu. Untuk sektor produktif khususnya di UMKM,” kata Agus.

Oleh sebab itu, dengan habisnya dana Rp 1 triliun tersebut, Bank Jakarta membutuhkan tambahan dukungan untuk menjaga ekspansi pembiayaan.

“Sekarang yang Rp 1 triliun sudah habis. Kami menunggu. Mudah-mudahan janjinya segera datang,” ujarnya.

Diketahui, Menkeu Purbaya mengisyaratkan ingin menyalurkan puluhan triliun rupiah dana negara ke Bank Jakarta. Hal ini disampaikan Purbaya usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat likuiditas perbankan daerah dan menggerakkan ekonomi DKI Jakarta usai adanya penyesuaian fiskal yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta.

“Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Saya tanya ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Kata beliau bisa. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta,” lanjutnya.

Menurut Purbaya, dana tambahan tersebut akan disalurkan dengan prinsip business to business (B2B), sehingga penempatannya hanya akan dilakukan jika terbukti menguntungkan dan mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

“Kalau Rp10 triliun-Rp20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penempatan dana negara di Bank Jakarta merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya, yakni penyaluran Rp200 triliun dana pemerintah ke bank-bank Himbara. Kebijakan itu dinilai efektif menambah likuiditas sistem keuangan sekaligus mempercepat penyaluran kredit produktif, terutama untuk sektor UMKM.