Yunani Tetapkan Pajak Kripto 10% di 2027

Liputan6.com, Jakarta - Parlemen Yunani mengesahkan undang-undang baru yang mengatur pajak atas aset kripto. Dalam aturan tersebut, keuntungan investasi kripto dikenakan pajak 10 persen, sedangkan pendapatan dari staking, pinjaman kripto, dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dikenakan tarif 15 persen.

Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dikutip dari CoinMarketCap, Minggu (8/11/2026), investor akan dikenakan pajak 10 persen atas keuntungan bersih dari transaksi kripto setiap tahun. Namun, investor dengan keuntungan bersih sebesar 500 euro atau sekitar US$ 557 maupun lebih rendah dibebaskan dari pajak.

Jika keuntungan melebihi batas tersebut, pajak 10 persen berlaku atas seluruh keuntungan, bukan hanya selisih di atas 500 euro. Sebagai contoh, investor yang memperoleh keuntungan 600 euro harus membayar pajak sebesar 60 euro.

Sementara itu, kerugian investasi di atas 500 euro dapat dibawa ke lima tahun berikutnya untuk mengurangi kewajiban pajak atas keuntungan mendatang.

Pendapatan dari staking, pinjaman kripto, dan penyediaan likuiditas pada platform DeFi akan dikenakan pajak 15 persen. Kementerian Keuangan Yunani mengategorikan pendapatan tersebut sebagai penghasilan bunga.

Investor juga diwajibkan menyimpan catatan transaksi, termasuk harga pembelian aset kripto dan nilainya saat dijual. Penggunaan kripto untuk membeli barang atau jasa juga dapat dianggap sebagai transaksi pelepasan aset yang dikenakan pajak.

Pemerintah memberikan waktu 12 bulan bagi investor untuk melaporkan pendapatan kripto yang sebelumnya belum disampaikan. Mereka dibebaskan dari denda keterlambatan dan bunga selama memenuhi persyaratan serta membayar pajak dalam 60 hari setelah pelaporan.

Terkait pertukaran satu kripto dengan kripto lainnya, pemerintah menyatakan transaksi tersebut tidak dikenakan pajak keuntungan modal. Namun, layanan riset parlemen Yunani menilai aturan ini masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Kementerian Keuangan dijadwalkan menerbitkan panduan transparansi transaksi dan pemeriksaan pajak dalam beberapa pekan mendatang.