Bank Sentral Ukraina Minta Revisi Aturan Kripto, Ini 3 Poin yang Dipersoalkan

Liputan6.com, Jakarta - Bank Sentral Ukraina (NBU) meminta parlemen merevisi sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang aset kripto sebelum disahkan. Dalam pernyataan pada 4 November, NBU menilai draf RUU Nomor 10225-d belum mengakomodasi sejumlah persoalan yang sebelumnya dibahas bersama anggota parlemen dan perwakilan industri.

Dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (6/11/2026), regulator tersebut mengidentifikasi tiga masalah utama, yakni peredaran token asing yang berfungsi seperti uang elektronik, ketimpangan persyaratan regulasi bagi aset domestik dan luar negeri, serta potensi monopoli platform perdagangan kripto.

Meski mendukung pengaturan mata uang kripto dengan mengacu pada kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, NBU meminta sejumlah ketentuan diperbaiki sebelum regulasi tersebut diberlakukan.

Salah satu perhatian utama bank sentral adalah peluang masuknya token terbitan luar negeri ke pasar Ukraina tanpa pengawasan memadai.

NBU memperingatkan, sejumlah token tersebut berpotensi berfungsi seperti uang elektronik, meskipun tidak diawasi dengan standar regulasi yang setara di negara asal penerbitnya.

Kondisi ini dinilai dapat mengancam kedaulatan moneter Ukraina, mengganggu transmisi kebijakan moneter, hingga menimbulkan risiko bagi infrastruktur pembayaran nasional.

Untuk mengatasi persoalan token asing, NBU menginginkan kewenangan menilai aset digital sebelum dipasarkan di Ukraina. Bank sentral juga meminta kewenangan membatasi peredarannya apabila diperlukan.

Pengawasan tersebut diharapkan berlaku setara dengan ketentuan bagi token yang diterbitkan di dalam negeri.

NBU juga menyoroti potensi perlakuan istimewa terhadap aset virtual asing dibandingkan produk sejenis dari Ukraina. Prosedur masuk pasar yang lebih sederhana dikhawatirkan membuat penerbit luar negeri dapat menghindari persyaratan yang berlaku bagi perusahaan domestik.

Karena itu, bank sentral mengusulkan persyaratan yang konsisten untuk seluruh aset virtual guna mencegah celah regulasi.

Persoalan lainnya berkaitan dengan perizinan operator platform perdagangan kripto. NBU menilai sejumlah ketentuan dalam RUU berpotensi membuka peluang monopoli pasar dan praktik korupsi dalam proses pemberian izin oleh Komisi Nasional Sekuritas dan Pasar Saham Ukraina.

Pada awal pembahasan, NBU mendukung pemberian izin kepada operator platform dalam jumlah tidak terbatas selama memenuhi persyaratan regulasi.

Namun, dalam proses negosiasi, bank sentral menerima kompromi berupa pembatasan awal terhadap tiga badan hukum yang dipilih melalui proses kompetitif.

Dalam draf terbaru, batasan tersebut dilaporkan dihapus. Jumlah operator yang diizinkan beroperasi selama lima tahun pertama sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan komisi sekuritas.

NBU meminta aturan perizinan dibuat lebih transparan dan memiliki perlindungan terhadap praktik persaingan tidak sehat.

Perbedaan pandangan tersebut muncul setelah Ukraina selama beberapa tahun berupaya membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk perdagangan dan perpajakan aset kripto.

Pada September 2025, parlemen Ukraina atau Verkhovna Rada telah menyetujui RUU tersebut dalam pembacaan pertama. Sebanyak 246 anggota parlemen mendukung, sedangkan 31 lainnya menolak.

Rancangan regulasi itu mencakup aturan pajak atas transaksi kripto serta persyaratan bagi penyedia layanan aset virtual.

Sebelumnya, regulator sekuritas Ukraina mengusulkan pajak 23 persen atas penghasilan kripto individu, yang terdiri dari pajak penghasilan pribadi 18 persen dan pungutan militer 5 persen.

Draf terbaru dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2027. Regulasi tersebut juga mencakup tarif pajak khusus sebesar 5 persen untuk keuntungan kripto yang memenuhi persyaratan hingga akhir 2028.

Meski terlibat dalam kelompok kerja penyusunan regulasi, NBU mengeluhkan proses peninjauan akhir yang dinilai kurang transparan.

Bank sentral mengaku baru menerima naskah rekomendasi komite pada malam 3 November, sehingga waktu untuk mempelajari perubahan sebelum rapat 4 November sangat terbatas.

Wakil Gubernur NBU Oleksii Shaban telah menyampaikan keberatan tersebut. Namun, NBU menilai format pembahasan tidak memungkinkan seluruh persoalan dikaji secara mendalam.

Meski demikian, komite keuangan parlemen tetap merekomendasikan agar RUU disetujui dalam pembacaan kedua dan secara keseluruhan.

NBU meminta parlemen memperbaiki ketentuan yang dipersoalkan dengan melibatkan lembaga terkait dan perwakilan industri.