Mendagri Tito: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan renovasi rumah sebesar Rp 15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp 30 juta untuk kategori rusak sedang bagi warga terdampak bencana di Sumatera.

Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Selain bantuan renovasi, Tito menjelaskan pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Pemerintah juga mengakomodasi warga terdampak yang memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat sembari menunggu pembangunan hunian tetap.

“Ada yang mungkin hunian sementara, disiapkan. Ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, (namun) ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” ujarnya.

Tito menambahkan, pemerintah tengah menyinergikan pelaksanaan pembangunan hunian melalui beberapa skema, yakni pembangunan huntap oleh Danantara, pembangunan huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta dukungan gotong royong dari berbagai pihak.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan renovasi sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data penerima di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta segera merampungkan pendataan by name by address bagi rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

“Data yang kita harapkan by name, by address. Dari yang [rumah] rusak ringan, sedang, [dan] berat tersebut. Data ini kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara dari tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, tercatat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat, dengan total rumah terdampak mencapai 213.432 unit.

Tito menyebut, sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut masuk kategori rusak ringan dan rusak sedang. Jika bantuan dapat segera disalurkan, sebagian besar warga terdampak diharapkan dapat kembali menempati rumah masing-masing sembari proses pemulihan lingkungan berlangsung.

Adapun konferensi pers ini turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

Kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 22 desa di Sumatera hilang karena bencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu. Sebanyak 13 desa di Provinsi Aceh hilang tersapu banjir, 8 desa di Sumatera Utara, 1 desa di Sumatera Barat.

"Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, tersapu. Di Sumatera Utara ada 8. Sumatera Barat ada 1," kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatera di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (29/12/2025).

Selain itu, kata dia, sebanyak 1.580 kantor desa di wilayah Sumatera yang mengalami kerusakan sehingga pemerintahannya tidak dapat berjalan. Tito mengungkapkan sebanyak 800 desa berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

"Kalau kita lihat lagi dari kantor desa yang terdampak, artinya desanya enggak jalan ini pemerintahannya, totalnya 1.580 di tiga provinsi. 1.455 itu di Aceh. Kemudian Sumatera Utara 93, dan Sumatera Barat 32," jelasnya.

"Jadi memang agak jauh bedanya, dan paling banyak itu adalah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang," sambung Tito.