Tanggapi Isu Bendera GAM, Sekjen PDIP Minta Penanganan PascaBencana Aceh Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait insiden pengibaran bendera GAM di Aceh baru-baru ini.

Hasto mengingatkan semua pihak agar tidak menarik peristiwa tersebut ke ranah politik kekuasaan, melainkan melihatnya sebagai sinyal urgensi percepatan bantuan bagi rakyat yang sedang menderita.

Hasto menegaskan posisi ideologis partai bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bendera yang diakui secara sah hanya Merah Putih. Namun, ia meminta masyarakat luas untuk memahami suasana batin warga Aceh yang sedang terdampak bencana alam.

"Terkait dengan pengibaran bendera GAM di Aceh, saya tegaskan bahwa bendera di Republik Indonesia itu hanya satu, yaitu Merah Putih. Namun, dalam situasi saat ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan usai pelepasan bantuan ambulans dan tenaga medis untuk warga korban bencana di Sumatra.

Hasto mengimbau agar isu ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong lintas golongan, bukan menjadi panggung perdebatan politik kekuasaan.

"Bencana ini seharusnya menyatukan kita secara kemanusiaan. Jangan masukkan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini. Kita harus berbicara tentang kemanusiaan dan gotong royong untuk membantu mereka," terang Hasto.

Lebih lanjut, PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata di lapangan. Prioritas utama yang dibutuhkan saat ini adalah rehabilitasi fasilitas sosial yang vital serta pembangunan kembali perumahan rakyat yang hancur akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Hal yang diperlukan saat ini adalah kesigapan dari pemerintah untuk secepatnya turun tangan melakukan rehabilitasi fasilitas sosial yang vital, serta membangun kembali perumahan rakyat untuk memberikan harapan baru bagi mereka,” tambah Hasto.

Menutup pernyataannya, Hasto menekankan bahwa PDI Perjuangan melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) tetap berkomitmen penuh dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Ia mengingatkan bahwa duka yang dirasakan masyarakat di Sumatra adalah duka nasional.

"Luka di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat bencana adalah luka bagi seluruh anak bangsa. PDI Perjuangan menyatukan diri dalam upaya pemulihan bencana beserta seluruh dampaknya," pungkas Hasto.

Sebelumnya, viral sebuah video merekam momen kericuhan sejumlah orang berseragam TNI. Keterangan tertulis pada unggahan video, ketegangan itu terjadi antara TNI dan penyintas banjir bandang Aceh. Video itu diunggah akun @acehgroundtimes.

"Aksi TNI makin brutal terhadap penyintasbantuan banjir ke Aceh Tamiang di Krueng Mane Aceh Utara," tulis akun tersebut seperti dikutip liputan6.com, Jumat 26 Desember 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNi Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah meluruskan kejadian yang sebenarnya terekam dalam video itu. Menurut dia, video yang beredar dinarasikan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan.

"TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik," kata Freddy saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat 26 Desember 2025.

Freddy menjelaskan, kejadian atau peristiwa itu terjadi pada 25 Desember 2025 dan berlanjut sampai 26 Desember 2025 dini hari di Kota Lhokseumawe.

"TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tanggal 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tanggal 26 dini hari di Kota Lhokseumawe, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo," jelasnya.

Dalam konvoi itu, katanya, sejumlah orang tampak mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM.

"Disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana," sambungnya.

Setelah menerima laporan tersebut, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran langsung berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara dan mendatangi lokasi.

"Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi," katanya.

Dia pastikan, pascaricuh kemarin, saat ini kondisi di lapangan kembali normal.

"TNI mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya," ucapnya.

Dipastikan, TNI dan pemerintah daerah serta aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik.

"Menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana. TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.