Singgung Reformasi 1998, AHY Ingatkan TNI-Polri Tetap Netral

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa jajaran TNI-Polri harus bersikap netral dan profesional tanpa masuk ke politik praktis, khususnya ketika proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini tidak terlepas dari gerakan reformasi tahun 1998, diharapkan mewujudkan demokrasi sehat.

"Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik," kata AHY dalam sambutan pidato politik Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).

AHY menegaskan pentingnya menjaga amanah reformasi dengan memastikan seluruh alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan.

Dia meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan aparatur negara lainnya tetap profesional serta netral, termasuk dalam setiap pelaksanaan pemilu.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata dia.

AHY juga menegaskan fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik praktis. Dia juga meminta agar seluruh peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil, serta menghormati hasil pemilu sebagai bentuk mandat rakyat.

Menurutnya, pemilu adalah milik, sehingga tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Rakyat berhak untuk memilih maupun dipilih.

"Siapapun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapapun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat," kata dia.

AHY menyinggung kader Demokrat untuk meneladani pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam proses pergantian kekuasaan.

Menurutnya, proses tersebut berjalan secara demokratis dan damai setelah dua periode. Dia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas dia.