Seribuan Orang Nyaris jadi Korban TPPO di Sepanjang 2025, Imigrasi Perketat Tahap Wawancara buat Paspor

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 1.524 calon korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM), berhasil dicegah keberangkatannya ke berbagai negara, melalui Bandara Soekarno Hatta.

Jumlah tersebut berdasarkan cegahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, dari Januari hingga September 2025.

Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian langkah pencegahan berlapis, mulai dari sosialisasi di desa binaan hingga pengawasan ketat di bandara. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana mengatakan, pencegahan TPPO dimulai sejak tahap paling awal, yakni melalui desa binaan imigrasi.

"Program ini menempatkan petugas imigrasi sebagai penggerak edukasi masyarakat agar memahami bahaya TPPO dan TPPM," ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Petugas imigrasi di desa, kata Galih, merupakan hal yang relatif baru. Mereka menjadi pemecah ombak dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang TPPO dan TPPM kepada masyarakat.

Selain itu, filter kedua dilakukan dalam proses pembuatan paspor, terutama pada tahap wawancara. Petugas imigrasi akan mendalami motif dan tujuan keberangkatan pemohon. Menurut Galih, langkah ini mampu mengidentifikasi calon korban sejak dini.

“Dari hasil evaluasi kami, ada 167 penolakan paspor yang berkaitan dengan potensi TPPO/ TPPM dan pelanggaran prosedural. Ini menjadi indikator bahwa wawancara imigrasi sangat efektif mencegah dari hulu,” jelasnya.

Kemudian, filter ketiga dilakukan di bandara. Petugas tetap melakukan profiling manual, meskipun sistem autogate telah diterapkan. Ciri-ciri seperti gestur, pakaian, hingga bahasa tubuh tetap menjadi perhatian.

Untuk memperkuat pengawasan, petugas kini dibekali body cam sebagai perangkat mobile yang berfungsi sebagai passenger analysis unit merekam proses pemeriksaan sekaligus membantu dalam analisis profiling dan perilaku penumpang.

“Harapan kami ke depan adalah integrasi sistem subject of interest. Jika ada data dari BP3MI, Kemenaker, atau Kepolisian tentang calon korban yang hendak berangkat, maka sistem kami bisa otomatis mengenali dan menolak keberangkatan,” tutur Galih.

Sementara itu, Asisten Muda Ombudsman RI, Andi, memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Imigrasi Soekarno-Hatta dalam mencegah TPPO.

“Kami melihat langsung fakta di lapangan, dan benar ada program seperti Simpasa dan desa binaan. Ini di luar tugas pokok dan fungsi imigrasi, tapi mereka tetap melakukannya. Terobosannya luar biasa,” ujar Andi, usai sidak fasilitas Imigrasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Menurutnya, sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini sudah sangat baik, dengan keamanan berlapis dan teknologi canggih. Namun, dia mengingatkan peluang lolosnya korban tetap ada, sehingga diperlukan kolaborasi lintas instansi.

“Imigrasi tidak bisa bekerja sendiri. Kewenangan utama TPPO memang bukan di imigrasi, tapi peran mereka dalam pencegahan sangat strategis. Diperlukan sinergi kuat antara Imigrasi, BP3MI, dan aparat penegak hukum agar korban bisa dicegah sejak dari desa,” kata Andi