Asa Pramono Anung Tetap Bangun Jakarta Pasca Dana Bagi Hasil Tahun Ini Dipotong

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam lamanya itu, tak hanya berkutat penyampaian secara formal tentang pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat untuk Pemprov Jakarta, tapi juga menyelaraskan fiskal, dan tetap berkeinginan membangun provinsi tersebut di tengah pemotongan anggaran tersebut.

Pramono pun berencana akan melakukan pembiayaan kreatif sampai dirinya meminta izin ke Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah ke 5 anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

Menurut dia, dana itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.

“Dengan penurunan APBD Jakarta dari Rp 95 triliun menjadi Rp79 triliun, kami perlu melakukan creative financing. Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan agar Jakarta dapat menggunakan skema seperti Jakarta Collaboration Fund, obligasi daerah, serta memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank Himbara untuk BUMD-BUMD Jakarta," kata Pramono.

Tak sampai di sana, selain skema pembiayaan baru, Pemprov DKI Jakarta juga meminta restu untuk membangun gedung baru Bank Jakarta di kawasan SCBD.

Gedung tersebut akan menjadi pusat kegiatan Bank Jakarta dan dibangun melalui kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian Keuangan.

"Kami akan segera bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta," ujar Pramono.

Bak gayung bersambut, Purbaya menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai pembangunan gedung Bank Jakarta akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Saya senang karena itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang paling penting, saya tidak keluar uang karena dananya dari Bank DKI," ungkap dia.

Purbaya pun juga mengisyaratkan ingin menyalurkan puluhan triliun rupiah dana negara ke Bank Jakarta.

"Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang Rp200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta," kata dia.

"Saya tanya ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Kata beliau bisa. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta," lanjutnya.

Menurut Purbaya, dana tambahan tersebut akan disalurkan dengan prinsip business to business (B2B), sehingga penempatannya hanya akan dilakukan jika terbukti menguntungkan dan mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

"Kalau Rp10 triliun-Rp20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain," ungkap dia.