Payroll ASN Dipindah, Ekonomi Daerah Bisa Terpukul

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Karyawan (Sekawan) Bank Jakarta menilai rencana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi menggerus peran BPD dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Ketua Sekawan Bank Jakarta, Reksa Ardiansyah, menjelaskan bahwa setiap BPD memiliki karakteristik bisnis yang khas karena layanan dan pembiayaannya dirancang khusus sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

"BPD memiliki pendekatan bisnis yang dekat dengan masyarakat karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda,” ujar Reksa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Kamis (3/9/2026).

Menurut Reksa, BPD tak sekadar menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan berbasis kearifan lokal. Jika skema payroll ASN dialihkan, kapasitas BPD dalam menyokong masyarakat kecil dikhawatirkan bakal menurun drastis.

"Banyak skema bisnis BPD yang membantu masyarakat kecil meningkatkan taraf hidup melalui pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal," tegasnya.

Tak hanya itu, Reksa mengingatkan bahwa dampak pengalihan payroll ini berpotensi merembet langsung kepada para pekerja BPD beserta keluarganya. Penurunan aktivitas bisnis bank daerah dapat mengancam keberlanjutan lapangan kerja dan kesejahteraan rumah tangga mereka.

Apalagi, BPD di berbagai wilayah seperti Jakarta, Bali, Sulawesi, Papua, Aceh, Sumatra, Jawa Timur, hingga Jawa Tengah memiliki karakteristik ekonomi yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan keunikan masing-masing daerah.

"Dampak terhadap BPD akan memberikan efek simultan kepada pekerja dan keluarga. Meskipun dampaknya terlihat kecil, hal itu sangat berarti bagi mereka," lanjut Reksa.

Atas dasar tersebut, Sekawan Bank Jakarta mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali peran strategis BPD sebelum merancang kebijakan pemindahan payroll ASN. Kebijakan yang bijak diharapkan tetap mampu menjaga keberlanjutan bisnis BPD sekaligus mempertahankan kontribusi positifnya bagi ekonomi daerah.