Kemendagri Sentil 25 Daerah Pasif Tangani Inflasi: Hanya Harap Anugerah Tuhan Tanpa Bekerja

Kemendagri menyoroti lemahnya komitmen sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya pengendalian inflasi. Ia menyebut, masih terdapat 25 daerah yang dinilai pasif dan tidak menjalankan langkah konkret.

Diterbitkan 06 Oktober 2025, 13:16 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Kemendagri menyoroti 25 Pemda yang pasif dalam pengendalian inflasi daerah.
  • Hanya 43 dari hampir 500 daerah yang rajin melaksanakan langkah pengendalian inflasi.
  • Intervensi konsisten Pemda terbukti efektif menurunkan harga bahan pokok seperti beras.

Liputan6.com, Jakarta - Kemendagri menyoroti lemahnya komitmen sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya pengendalian inflasi. Ia menyebut, masih terdapat 25 daerah yang dinilai pasif dan tidak menjalankan langkah konkret.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengkritik puluhan pemerintah daerah itu seolah hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa bekerja maksimal untuk mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan Tomsi di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Dalam rapat tersebut, dia memaparkan hasil pemantauan Kemendagri terhadap pelaksanaan sembilan langkah pengendalian inflasi di seluruh daerah.

"Dari hampir 500 kabupaten dan kota, masih ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa bekerja," kata Tomsi.

43 Daerah Rajin Kendalikan Inflasi

Ia menegaskan, fakta tersebut menunjukkan masih lemahnya keseriusan sejumlah kepala daerah dalam menekan harga kebutuhan pokok di wilayahnya. Padahal, kata Tomsi pemerintah daerah seharusnya dapat meniru daerah lain yang aktif melakukan operasi pasar, terutama untuk menstabilkan harga beras dan minyak goreng.

“Kita sudah membuktikan, kalau kita kerja keras, bisa. Buktinya, harga beras dan minyak goreng sekarang turun,” ujarnya.

Tomsi bilang, dari hampir 500 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 43 daerah yang dinilai rajin melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi secara penuh.

9 Langkah Pengendalian Inflasi

Sembilan langkah tersebut yakni, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, merealisasikan BTT hingga memberikan bantuan transportasi dari APBD.

“Sembilan, tapi enam saja kalau dilaksanakan itu sudah sangat luar biasa. Hanya 43 daerah yang rajin,” kata dia.

159 Daerah Aktif Kendalikan Inflasi

Sementara itu, 159 daerah tergolong cukup aktif, dan 287 daerah disebut hanya melaksanakan upaya setengah-setengah. Oleh karenanya, Tomsi menekankan pentingnya komitmen dan kerja nyata pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, mengingat inflasi sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

“Kalau kita bekerja dengan rajin dan gigih, hasilnya bisa terlihat. Tapi kalau tidak ada usaha, harga-harga akan terus naik,” ucap dia.

Tomsi juga mengingatkan bahwa penurunan harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng di sebagian besar daerah menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah daerah menekan inflasi efektif jika dijalankan dengan konsisten.

“Dari ratusan daerah, kini tinggal sekitar 60 kabupaten/kota yang harga beras dan minyak gorengnya belum turun. Ini membuktikan kerja keras itu berbuah hasil,” katanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6