Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum: Belum Ada Audit Kerugian Negara

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, melalui tim kuasa hukumnya secara resmi telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 22 September 2025.

Gugatan ini diajukan untuk mendorong proses hukum yang adil dan transparan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Salah satu kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menyatakan pihaknya menghormati proses peradilan. Namun, permohonan praperadilan ini penting untuk memastikan seluruh tahapan hukum dilaksanakan sesuai prosedur.

"Kami mengajukan permohonan praperadilan ini untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum terhadap klien kami dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Dodi.

Dodi berharap proses tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi bagi tersangka. Ia juga menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PN Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana praperadilan Nadiem pada Jumat, 3 Oktober 2025. Dalam permohonannya, Nadiem meminta PN Jaksel untuk memeriksa dan memutuskan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka serta tindakan yang diambil oleh penyidik.

Nadiem ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022.

Pihak kuasa hukum menilai penetapan tersangka Nadiem tidak sah karena tidak didasarkan pada dua bukti permulaan yang cukup, salah satunya tidak adanya hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dodi berharap proses praperadilan ini berjalan terbuka dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Melalui persidangan yang terbuka, transparan dan adil, tentunya masyarakat akan dapat memperoleh informasi secara benar terhadap perkembangan kasus ini," katanya.

Tim kuasa hukum Nadiem akan terus memantau perkembangan kasus dan berjanji akan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.