Unsur Pidana Kasus Chromebook, Pengamat Sebut Bukan Hanya Soal Aliran Dana

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat hukum Arifudin menegaskan niat baik di balik proyek laptop Chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak dapat menggugurkan unsur pidana, terutama terkait dugaan kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang.

Pernyataan ini menanggapi penetapan mantan menteri Kemendikbudristek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop.

Menurut Arifudin, meskipun tidak ada niat jahat untuk merugikan negara, Nadiem tidak otomatis bebas dari tanggung jawab hukum.

"Seorang pejabat negara diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku. Pelanggaran terhadap prosedur, apalagi yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban," jelas Arifudin.

Sebelumnya, pengacara Nadiem, Hotman Paris, mengungkapkan bahwa tidak ada bukti aliran dana, baik dari rekening bank maupun dari saksi, yang menyatakan Nadiem pernah menerima uang terkait pengadaan laptop Chromebook. Hotman juga menegaskan tidak ada bukti Nadiem memperkaya diri.

Namun, menurut Arifudin, unsur pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lebih luas dari sekadar menerima uang. "Unsur pidana tidak otomatis gugur walaupun tidak ada bukti aliran dana maupun keterangan saksi yang menyebut tidak ada pemberian dana," kata Arifudin.

Arifudin menjelaskan UU Tipikor mencakup pasal-pasal yang berfokus pada kerugian negara (Pasal 2 & 3) dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 3). Dengan demikian, bantahan "tidak menerima uang" tidak cukup untuk membebaskan seseorang dari dugaan korupsi.

Saat disinggung soal kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan investasi Google ke Gojek, Arifudin mengatakan hal itu bisa saja didalami oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia menjelaskan, jika penyidik bisa membuktikan adanya hubungan kausal (quid pro quo), maka dugaan adanya "imbal balik" atau "barter" dengan investasi Google dapat menjadi unsur suap atau gratifikasi yang memperberat kasus.

Arifudin menegaskan, tujuan baik proyek untuk memberi manfaat bagi pelajar tidak menghalangi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam prosesnya. Namun, ia mengingatkan pada asas praduga tidak bersalah dan meminta masyarakat bersabar hingga ada pembuktian di persidangan.