Top 3 News: Kemendagri Ungkap Hasil Temuan, Pencopotan Kepsek SMPN 1 Prabumulih Disebut Tak Sesuai Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mahendra Jaya, menyebut mutasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah oleh Wali Kota Arlan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itulah top 3 news hari ini.

Hal tersebut disimpulkan usai Inspektorat Kemendagri memeriksa sejumlah pihak terkait. Adapun kasus ini mencuat setelah beredar kabar pencopotan Roni buntut peristiwa anak Wali Kota Prabumulih, Arlan kedapatan membawa mobil ke sekolah.

Selain itu, mekanisme pemberhentian Kepsek SMPN 1 Prabumulih, juga didapati tidak ditempuh sebagaimana mestinya. Di mana, setiap mutasi, rotasi, atau pemberhentian kepala sekolah harus dilakukan lewat Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSP-SPK).

Sementara itu, Laporan Hasil Kelayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi tolak ukur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau pergerakan kekayaan pejabat di instansi pemerintahan.

Jika fakta di lapangan tidak sesuai yang dilaporkan, maka hal itu patut menjadi kecurigaan sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Salah satunya Wali Kota Prabumulih Arlan yang belakangan viral karena sengkarut dengan kepala sekolah tempat anaknya belajar, SMPN 1 Prabumulih. Dalam LHKPN, Arlan hanya mencantumkan kendaraan jenis berat untuk kegiatan usaha atau proyek.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal angkat bicara soal pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

Oleh karena adanya rangkap jabatan, dia meminta Angga mundur dari jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Syamsu Rizal juga menekankan BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif.

Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 18 September 2025:

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mahendra Jaya, menyebut mutasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah oleh Wali Kota Arlan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut disimpulkan usai Inspektorat Kemendagri memeriksa sejumlah pihak terkait. Adapun kasus ini mencuat setelah beredar kabar pencopotan Roni buntut peristiwa anak Wali Kota Prabumulih, Arlan kedapatan membawa mobil ke sekolah.

"Hasilnya, mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah," kata Mahendra dalam konferensi pers di Inspektorat Kemendagri, Kamis 18 September 2025.

Selain itu, mekanisme pemberhentian Kepsek SMPN 1 Prabumulih, juga didapati tidak ditempuh sebagaimana mestinya.

Selengkapnya...

Laporan Hasil Kelayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi tolak ukur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau pergerakan kekayaan pejabat di instansi pemerintahan.

Jika fakta di lapangan tidak sesuai yang dilaporkan, maka hal itu patut menjadi kecurigaan sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Salah satunya Wali Kota Prabumulih Arlan yang belakangan viral karena sengkarut dengan kepala sekolah tempat anaknya belajar, SMPN 1 Prabumulih.

Dalam LHKPN, Arlan hanya mencantumkan kendaraan jenis berat untuk kegiatan usaha atau proyek.

"1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, 4 unit mobil Hino FM8JW1A-EGJ, 1 unit mobil Hino FM8J61D-EGJ Tronton (6x4), 2 unit mobil Mitsubishi Triton (tipe 2.4L DC Exceed dan 2.4L DC GLS)," tulis Arlan dalam LHKPN yang dilaporkan pada Agustus 2024.

Selengkapnya...

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal angkat bicara soal pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

Oleh karena adanya rangkap jabatan, dia meminta Angga mundur dari jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat. Angga harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo” ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Kamis 18/9/2025).

Syamsu Rizal juga menekankan BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif.

Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Selengkapnya...