Komisi I DPR Minta Angga Raka Prabowo Mundur dari Wamen Komdigi Usai Dilantik Jadi Kepala BKP

Syamsu menekankan BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif.

Diperbarui 18 September 2025, 14:36 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Anggota DPR meminta Angga Raka Prabowo mundur dari Wamen Komdigi karena rangkap jabatan.
  • BKP harus membangun sistem komunikasi strategis dan responsif untuk Presiden.
  • BKP perlu perencanaan komunikasi matang agar kebijakan pemerintah jelas dipahami publik.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal angkat bicara soal pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

Oleh karena adanya rangkap jabatan, dia meminta Angga mundur dari jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat. Angga harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo” ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Kamis 18/9/2025).

Syamsu Rizal juga menekankan BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif. Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

"Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” tegasnya.

 

Perencanaan Komunikasi Matang

Syamsu mengatakan, selain menyampaikan pesan presiden kepada publik, BKP juga harus mampu membuat perencanaan komunikasi yang matang.

Hal ini, kata Deng Ical, sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pesan maupun kerancuan dalam komunikasi pemerintah. 

"Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir,” pungkas Deng Ical.

Diketahui, Angga menggantikan Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala PCO. 

Kehadiran Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan tidak hanya mewakili komunikasi kantor kepresidenan saja, tetapi juga mewakili semua unsur pemerintahan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6