Wamenko Pangan Ingatkan Kota Rentan Krisis Rantai Pasok

Liputan6.com, Medan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memaparkan visi besar mengenai transformasi ketahanan pangan perkotaan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026. Acara yang mengusung tema “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat” ini digelar di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).

Forum strategis ini dihadiri oleh kepala daerah dari 98 kota di seluruh Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T., serta Wali Kota Medan selaku tuan rumah penyelenggara.

Dalam arahannya, Hanif Faisol menggarisbawahi pergeseran demografi yang masif di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Tantangan kota masa kini bukan lagi sekadar masalah penataan wilayah, melainkan pemenuhan logistik dasar masyarakatnya.

"Sesuatu yang memang sangat prinsipil pada saat bicara tentang rakyat. Karena hampir 90 persen lebih itu penduduk Indonesia berdasarkan data BPS tinggal dan berdiam mencari rezeki di kota-kota. Kita memiliki 98 kota yang tentu merupakan simpul yang tidak sederhana untuk kemudian menjadikannya sumber tulang punggung pertama dalam pembangunan ketahanan pangan," ujar Wamenko Pangan.

Ia menambahkan bahwa kompleksitas pengelolaan kota yang semakin tinggi menuntut para kepala daerah untuk menghentikan pola penanganan pangan yang bersifat parsial atau sekadar formalitas anggaran tahunan. Kota harus segera membangun ekosistem ketahanan pangan yang tangguh, tanggap krisis, dan berbasis data akurat dari hulu hingga ke hilir.

"Tentu di tengah kompleksitas pengelolaan kota oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, kita masih mengharap penuh kita segera mampu menyusun suatu sistem ketahanan pangan di kota masing-masing. Selama ini pendekatan program dan proyek, mestinya sudah kita cukupi. Kita harus segera membangun sistem yang tangguh di dalam ketahanan pangan ini," tegasnya.

Kerapuhan sistem pangan di perkotaan dinilai sangat rentan terhadap dinamika global maupun regional. Gangguan kecil pada jalur distribusi atau rantai pasok dinilai dapat langsung memicu lonjakan inflasi dan mengancam stabilitas sosial masyarakat kota.

"Kompleksitas pangan juga tidak sederhana. Terganggunya satu alur pasok saja, seumpama hari ini konflik setahun rumus belum selesai, itu pengaruhnya juga cukup berat. Sehingga membangun ketahanan pangan itu menjadi suatu kewajiban. Memperkuat ketahanan lokal itu menjadi keniscayaan," tambahnya lagi.

Selain rantai pasok, Kemenko Pangan menyoroti aspek lingkungan berupa food loss and waste (kemubaziran pangan) serta pengelolaan sampah organik pasar yang kerap menjadi beban perkotaan. Menjadikan wilayah aglomerasi Medan Raya sebagai contoh kasus, total timbulan sampah di kawasan ini telah mencapai 2.764 ton per hari, dengan rincian Kota Medan sebesar 1.740 ton per hari dan Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.024 ton per hari.

Sesuai payung hukum Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, pemerintah mendorong optimalisasi teknologi seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mampu menyerap 1.700 ton sampah per hari dari wilayah ini untuk diubah menjadi sumber energi, kompos, ataupun bagian dari ekonomi sirkular.

Merespons keluhan pelaku usaha mengenai tingginya harga komoditas pangan di tingkat pedagang saat ini, Wamenko Pangan menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional memang memerlukan investasi dan keberpihakan penuh pemerintah pada sektor hulu (petani lokal), bukan dengan cara instan melalui ketergantungan impor.

"Kita jangan kemudian mengonformasikan, membanding-bandingkan antara murahnya harga di luar dengan tidak murahnya harga di kita. Jadi ketahanan pangan itu tidak bisa dibayar dengan cerita, tapi memang harus ada biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun itu. Pemerintah sudah melakukan itu. Yang selama ini kita selalu berpikir bahwa harga di luar lebih murah sehingga kita tidak membangun sendiri, hari ini sudah dirombak habis secara bertahap. Mahal harganya, iya. Tetapi ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak boleh ditawar saat ini," pungkasnya di akhir sesi.

Rekomendasi strategis dan komitmen kerja sama antardaerah yang dirumuskan oleh seluruh wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII di Medan ini nantinya akan diserahkan langsung kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk ditindaklanjuti menjadi regulasi nasional yang aplikatif.