KI Pusat Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP)  Donny Yoesgiantoro menekankan mandat KIP untuk mengawal konsistensi penerapan keterbukaan informasi lintas badan publik. Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga fondasi akuntabilitas dan kepercayaan publik. 

"Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UU KIP, sekaligus kewajiban badan publik untuk melaksanakannya,” ujar Donny saat menghadiri Forum Edukasi Peningkatan Pemahaman Literasi serta Kemampuan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Ballroom HK Tower, Jakarta, Selasa (16/9/2025). 

Forum diskusi tersebut merupakan sinergi KI bersama PT Hutama Karya (Persero) untuk memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Badan Publik agar lebih inklusif, transparan, dan berdampak bagi masyarakat. 

Donny mengatakan, melalui forum ini, kapasitas BUMN dalam mengelola informasi diharapkan semakin kuat sehingga tata kelola berjalan profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Sementara itu, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KI Pusat, Samrotunnajah Ismail, selaku pengampu kegiatan forum, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang edukasi dan berbagi praktik baik antar badan publik. 

“Forum ini kami rancang untuk meningkatkan awareness, literasi, dan kemampuan badan publik dalam mengawal kualitas keterbukaan informasi,” jelasnya. 

Samrotunnajah Ismail juga menekankan sejumlah aspek yang masih perlu diperhatikan badan publik. Mulai dari struktur PPID, standar layanan, hingga kualitas SDM masih banyak yang perlu diperkuat.

"Termasuk supervisi manajemen, ketersediaan sarana ramah disabilitas, dan pengelolaan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi,” jelasnya. 

Ia melanjutkan, “Respon terhadap keberatan maupun sengketa informasi juga harus lebih baik, disertai sosialisasi dan edukasi yang konsisten. Dengan perbaikan di area-area tersebut, badan publik dapat menghadirkan keterbukaan informasi yang lebih inklusif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tandas Samrotunnajah.

Managing Director Sumber Daya Manusia Danantara Indonesia Agus Dwi Handaya juga menekankan pentingnya penguatan kapabilitas SDM sebagai kunci implementasi UU KIP.

Dalam paparannya, Agus memperkenalkan konsep LEADS sebagai nilai yang harus dipegang insan BUMN, yakni Learning Agility, Ethos of Integrity, Ambition for Excellence, Drive with Resilience, dan Serve with Purpose.

Sementara itu, Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero), Sugiarti, menambahkan komitmen perusahaan dalam memperkuat pengelolaan PPID yang inovatif dan inklusif. 

"Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan investasi reputasi jangka panjang. Karena itu, kami mendorong penguatan kompetensi SDM PPID, optimalisasi kanal digital, serta kurasi konten informasi yang berkualitas dan sesuai regulasi,” terangnya. 

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan urgensi keterbukaan informasi serta peran strategis BUMN. 

"Keterbukaan informasi memastikan bahwa BUMN dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi juga mencegah praktik KKN, mendorong partisipasi publik, dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik,” ungkap dia