Top 3 News: Sehari Diumumkan Aturan 731/2025 Dibatalkan, KPU Kini Izinkan Dokumen Capres-Cawapres Dibuka

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan. Itulah top 3 news hari ini.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan, keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

KPU, kata Afif, berkomitmen menjaga keterbukaan informasi dan memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung transparan serta akuntabel.

Sementara itu, polisi mengungkap motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN, MIP. Pelaku C punya rencana busuk memindahkan dana dari rekening dormant ke rekening penampungan.

Namun, untuk memuluskan rencana itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki otoritas di sebuah bank. Lantas kenapa C menjadikan MIP sebagai target dalam rencana pemindahan dana tersebut?

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menyampaikan, hasil pemeriksaan, C alias K ternyata menjadi salah satu otak perencanaan kasus penculikan sekaligus pembunuhan MIP. Informasi soal rekening dormant itu dia dapat dari rekannya berinisial S. Sosok S hingga kini masih teka-teki.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Gerindra Rahayu Saraswati membantah kabar yang menyebut dirinya mundur sebagai anggota DPR demi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Sara menyinggung bahwa menjadi anggota Dewan saja dirinya dituduh mendapat kursi lantaran keponakan Presiden Prabowo Subianto, apalagi sebagai menteri. Sehingga menurutnya hal itu mustahil terjadi.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 16 September 2025:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan, keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

KPU, kata Afif, berkomitmen menjaga keterbukaan informasi dan memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung transparan serta akuntabel.

"Secara kelembagaan, kami memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan," kata Afif dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 16 September 2025.

Selengkapnya...

Polisi mengungkap motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN, MIP. Pelaku C punya rencana busuk memindahkan dana dari rekening dormant ke rekening penampungan.

Namun, untuk memuluskan rencana itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki otoritas di sebuah bank. Lantas kenapa C menjadikan MIP sebagai target dalam rencana pemindahan dana tersebut?

Hasil pemeriksaan, C alias K ternyata menjadi salah satu otak perencanaan kasus penculikan sekaligus pembunuhan MIP. Informasi soal rekening dormant itu dia dapat dari rekannya berinisial S. Sosok S hingga kini masih teka-teki.

"Hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temennya inisial S, ini masih kita dalami dan melakukan pengejaran karena identitasnya belum jelas disampaikan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra saat konferensi pers, Selasa 16 September 2025.

Selengkapnya...

Waketum Partai Gerindra Rahayu Saraswati membantah kabar yang menyebut dirinya mundur sebagai anggota DPR demi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

"Ini tidak ada kaitannya dengan jabatan Menpora. Kalau itu tujuannya, saya tidak perlu mundur dari DPR RI," kata Sara dalam dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa 16 September 2025.

Sara menyinggung bahwa menjadi anggota Dewan saja dirinya dituduh mendapat kursi lantaran keponakan Prabowo, apalagi sebagai menteri. Sehingga menurutnya hal itu mustahil terjadi.

"Selama Pak Prabowo presiden, hampir mustahil saya menjadi menteri di kabinet beliau. Di DPR yang di mana saya terpilih langsung oleh rakyat saja saya dituduh dapat karena saya keponakan, apalagi menteri," ungkap Sara.

Selengkapnya...