BMKG Peringatkan Waspada Cuaca Ekstrem di Jabodetabek, Apa Persiapannya?

Liputan6.com, Jakarta - Hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu memicu banjir di puluhan titik, bahkan tanah longsor pun ikut menghantam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebenarnya tak tinggal diam.

Mereka telah memprediksi hujan yang terus mengguyur selama musim kemarau. Prediksi curah hujan bulanan menunjukkan anomali yang telah berlangsung sejak Mei 2025 akan berlanjut, dengan curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen wilayah Zona Musim yang mengalami peralihan ke musim kemarau. Menurut dia, ada alasan di balik anomali cuaca ini.

"Melemahnya Monsun Australia yang berasosiasi dengan musim kemarau turut menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia tetap hangat dan hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan tersebut," kata dia dalam keterangannya yang dikutip Rabu (9/7/2025).

Kemunduran musim kemarau tahun ini disebabkan oleh lemahnya Monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia. Kedua faktor ini meningkatkan kelembapan udara dan memicu terbentuknya awan hujan, meski saat ini seharusnya merupakan periode kering.

Kondisi diperparah oleh fenomena atmosfer aktif seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) serta gelombang ekuator Kelvin dan Rossby, yang mendorong pembentukan awan konvektif dan meningkatkan potensi hujan lebat.

"Kendati ENSO dan IOD berada dalam fase netral dan diperkirakan tetap netral hingga akhir tahun, curah hujan di atas normal masih terus terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sejak Mei dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025," jelas Dwikorita.

Menurutnya, dampak dari kondisi ini mulai terasa, ditandai hujan ekstrem pada 5 dan 6 Juli lalu. Hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari tercatat di Bogor, Mataram, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan sejumlah wilayah Jabodetabek, yang menyebabkan banjir, longsor, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas masyarakat.

Dwikorita menambahkan, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca mingguan yang diperbarui setiap 3 hingga 6 jam menjelang kejadian. Informasi ini disebarkan melalui aplikasi InfoBMKG, media sosial, WhatsApp Group, dan kanal resmi lainnya. BMKG juga terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, dan instansi teknis untuk mengantisipasi risiko lanjutan.

Selain itu, gelombang Kelvin yang aktif dan terpantau melintas di pesisir utara Jawa, disertai dengan pelambatan serta belokan angin di wilayah barat dan selatan Jawa, menyebabkan penumpukan massa udara. Kondisi ini diperkuat oleh konvergensi angin dan tingginya labilitas atmosfer lokal, yang memicu percepatan pertumbuhan awan hujan.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan iklim global, BMKG bersama sejumlah pusat iklim internasional memprediksi bahwa fenomena ENSO (pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik) dan IOD (di Samudra Hindia) akan tetap berada dalam fase netral hingga akhir semester kedua tahun 2025.

Dengan demikian, sebagian wilayah Indonesia dipastikan akan mengalami curah hujan di atas normal meskipun sedang berada dalam periode musim kemarau—kondisi yang dikenal sebagai kemarau basah.

Kondisi ini sejalan dengan prediksi BMKG pada Maret 2025, yang menyebutkan bahwa awal musim kemarau akan mundur di sekitar 29 persen Zona Musim (ZOM), terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Terus Berkoordinasi

BMKG mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam sepekan ke depan di sejumlah wilayah, terutama di bagian barat dan tengah Pulau Jawa, termasuk Jabodetabek; Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan dan sekitarnya; Nusa Tenggara Barat termasuk Mataram; Maluku bagian tengah; serta Papua bagian tengah dan utara.

“Kemudian periode 10-12 Juli 2025, potensi hujan signifikan diperkirakan akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seiring dengan pergeseran gangguan atmosfer dan distribusi kelembapan tropis,” jelas Dwikorita.

Menanggapi kondisi tersebut, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Tri Handoko Seto, menyampaikan bahwa BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, dan berbagai pihak terkait. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrem terhadap masyarakat.

“Operasi Modifikasi Cuaca di DKI Jakarta dan Jawa Barat dilaksanakan mulai hari ini dan direncanakan sampai tanggal 11. Tentu nanti kami akan lihat perkembangan cuacanya. Kami terus berkoordinasi dengan Pemda dan BNPB sebagai pihak yang menyediakan anggaran,” jelasnya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga menghadapi potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Masyarakat juga diminta mewaspadai risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang, dan gangguan pada transportasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan upaya penanganan darurat banjir di area Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya, dengan operasi modifikasi cuaca (OMC).

BNPB menjelaskan, OMC sudah dilakukan sejak 7 Juli 2025. Hal itu dilakukan pasca selama dua hari sebelumnya, 5-6 Juli 2025 Jakarta dilanda hujan lebat.

"OMC akan dilakukan hingga 11 Juli 2025 mendatang. Operasi modifikasi cuaca dilaksanakan berdasarkan data cuaca dari BMKG yang menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya pada beberapa hari ke depan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta," tulis BNPB melalui keterangan pers diterima, Rabu (9/7/2025).

BNPB merinci, Pada Senin 7 Juli telah dilaksanakan satu sorti penerbangan pesawat Cessna 208 Caravan PK-DPI dengan membawa bahan semai sebanyak 800 kg Natrium Klorida (NaCl).

Penyemaian dilakukan di atas langit pesisir Banten dan Lebak. Kemudian, pada Selasa 8 Juli, BNPB menambah satu armada pesawat Cessna Caravan PK-SNL untuk memaksimalkan operasi percepatan penanganan darurat banjir Jabodetabek.

"Dengan adanya penambahan armada, pada hari Selasa telah dilakukan total enam sorti penerbangan penyemaian NaCl. Dua sorti penerbangan PK-SNL hari ini melakukan penyemaian di wilayah perairan selatan Jawa Barat dan perairan utara Laut Jawa Barat. Penyemaian ini bertujuan untuk mengurangi supply massa udara yang berpotensi masuk ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Penyemaian ini menghabiskan total sebanyak 2.000 kg NaCl," ungkap BNPB.

Sebagai informasi, empat sorti penerbangan PK-DPI mengudara di langit pesisir utara Karawang dan Subang serta pesisir utara Indramayu. Masing-masing sorti penerbangan pesawat membawa 800 kg NaCl.

Berdasarkan pengamatan lapangan pasca OMC, diprediksikan pada hari ini wilayah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya terpantau tidak turun hujan.

Siap Bantu

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya untuk siap membantu daerah-daerah penyangga yang mengalami banjir jika dibutuhkan.

"Saya sudah meminta kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Sumber Daya Air dan juga Biro Kerja Sama. Kalau memang tetangga Jakarta membutuhkan bantuan seperti banjir yang dulu, kami siapkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

Pramono mengatakan, di wilayah Jakarta sendiri, per hari ini banjir cenderung dapat tertangani dengan baik.

Pramono menjelaskan, menurut prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta masih akan menghadapi cuaca ekstrem hingga tanggal 13 Juli 2025.

Sebagai upaya menanggulangi banjir, Pramono meminta kepada seluruh dinas terkait untuk selalu memantau cuaca dan mempersiapkan diri.

Selain itu, Pramono juga sudah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pompa-pompa air. "Dalam kondisi apapun, Pemerintah Jakarta siap untuk mempersiapkan itu," kata Pramono.

Guru Besar Tata Kota Universitas Negeri Semarang (UNNES) Saratri Wilonoyudho memandang penyebab banjir, khususnya di Jakarta dan sekitarnya seperti sebuah penyakit yang sudah komplikasi parah.

"Misalkan lingkungan di hulu, kemudian pendangkalan sungai yang penuh sampah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi Jakarta dan sekitarnya tidak memperhatikan kondisi lingkungannya," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (9/7/2025).

Saratri menegaskan, untuk memahami persoalan tata ruang Jakarta secara mendalam, bisa melihat peta pembangunan Jakarta yang lama dengan kondisi hari ini.

"Dan sepertinya banyak sekali di tempat-tempat yang dibangun sekarang itu di atas air atau daerah-daerah basah yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk permukiman, jadi sangat kompleks. selain itu, faktor kepadatan penduduk yang semakin besar juga berpengaruh. Kemudian kurangnya tempat resapan-resapan di daerah-daerah yang mestinya menjadi wilayah air, itu juga menjadi sebab mengapa banjir susah surut," ungkap dia.

Karena itu, Saratri berharap pemerintah daerah sudah bisa berhitung untuk mengkakulasi daerah resapan air di wilayahnya. "Jadi hal itu kan sebenarnya bisa dihitung semua. Tapi itu semua mungkin tidak dilakukan karena mungkin ada desakan ekonomi. Jadi yang penting membangun aja," jelas dia.

Saratri berharap, pemerintah daerah bisa memperkecil dampaknya, tapi menghilangkan banjir di Jakarta dalam waktu dekat dipandangnya sudah hampir tidak mungkin.

"Maka saya bilang, kalau ibarat orang itu jenis penyakitnya sudah komplikasi, macam-macam saja, diabetes ada penyakit jantung juga ginjal, jadi yang bisa dilakukan hanya menjaga staminanya. Sama seperti Jakarta dan sekitarnya, misal sekarang tata ruangnya diperbarui, ditambahin daerah tersapan, normalisasi sungai-sungai, kemudian daerah-daerah pantai itu sudah mulai dikurangi pembangunan yang sifatnya mengurangi sumber daya alam, jadi tata ruang ke depannya seperti itu," tuturnya.

Saratri juga mengingkatkan, untuk menggerakan masyarakat khususnya di sekitar sungai. "Sungai itu hanya bisa dijaga kalau ada campur tangan dengan masyarakat. Karena sekali lagi, sekuat apa pun pemerintah, dengan hukumnya dan berbagai ancamanya, tapi kita tidak bisa mengawasi 24 jam mereka membuang sampah sembarangan," jelasnya.

Relokasi Bukan Opsi Terbaik

Saratri menyadari relokasi dapat saja dilakukan, tapi itu menimbulkan masalah baru. Menurut dia, ini bukanlah hal yang sederhana.

Dia menuturkan, proses ini sangat kompleks, karena tidak hanya soal memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Relokasi membutuhkan kesiapan infrastruktur, perencanaan yang matang, dan terutama penyediaan lahan baru yang layak huni.

Namun tantangan tidak berhenti di situ. Sering kali, tempat tinggal yang baru justru berada jauh dari lokasi kerja para warga yang direlokasi. Ini menimbulkan persoalan lanjutan—biaya transportasi meningkat, waktu tempuh makin panjang, dan pada akhirnya bisa menurunkan produktivitas serta kualitas hidup mereka.

"Jadi bertabrakan dengan kepentingan ekonomi dan sosialnya bisa menjadi masalah lagi. Karenanya, yang bisa dilakukan sekarang ketimbang relokasi, lebih ke memperkecil dampaknya atau tingkat keparahannya saja, jangan separah biasanya," jelas Saratri.

Karena itu, perlu dipertanyakan jika pemerintah daerah tak bisa mengurangi dampaknya. 

"Kalau tiap hujan kembali daerah yang terdampak dan tingkat keparahannya tidak berkurang bahkan bertambah, ya mohon maaf apa gunanya para birokorat yang digaji itu? Apa gunanya punya program yang mengingatkan masalah lingkungan? Kita punya ahli tata kota, ahli sipil, mereka harus bisa memperkirakan dampak-dampaknya," pungkasnya.

Sementara, Pakar Perkotaan dari Universitas Indonesia, Herlily memandang banjir ini merupakan bencana alam yang disebabkan oleh manusia karena tak memperlakukan alam dengan baik dan bijak. Karena itu, seharusnya bisa diantisipasi sedini mungkin oleh pemerintah.

"Pemerintah sudah dibilangin, banyak ahli dan banyak ekspert macam-macam dalam dan luar negeri, tapi belum melakukannya secara komprehensif. Jadi yang dilakukan ketika sudah terjadi. Bagaimana hulu itu tidak membuka lahan dengan bijak, jadi yang dilakukan itu selalu catching up dengan kalau sudah terjadi bencana," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (9/7/2025).

"Sekarang misalnya pembangunan masif, terus pembangunan juga masih horizontal, belum ke vertikal. Kalau kita vertikal, kita bisa save banyak lahan untuk resapan, tapi juga jangan misalnya bangun vertikal terus sisanya banyak, tapi di semen. Jangan di semen, bikin resapan gitu," sambungnya.

Karena itu, Herlily pun menegaskan, tak ada resep baru. "Kuncinya bijaklah saja terhadap alam, enggak ada yang baru resepnya, tidak ada yang baru, dari dulu sama yang kita ketahui. Tapi kan tidak maksimal dilakukan, misalnya pembukaan lahan besar-besaran," jelas dia.

Herlily menegaskan, jangka pendeknya pemerintah pusat dan daerah jangan menempatkan kaum miskin kota yang terdampak untuk dikobarkan, misalnya kena gusur, atau relokasi tanpa ganti rugi.

"Artinya dia yang paling terdampak, bukan dia (kaum miskin) dia yang jadi dikorbankan. Kan biasanya mereka yang dikorbankan, digusur, segala macam, padahal itu dampak yang dari hulu. Pemerintah harus punya planning yang struktural, mitigasinya harus jelas. Mitigasi yang merespons ini, jangan misalnya sudah banjir baru (bergerak)," ungkap dia.

Untuk jangka panjang, Herlily menegaskan, pemerintah pusat maupun daerah harus bisa melakukan mitigasi bencana, karena sudah bisa memprediksi apa yang terjadi.

"Saya kasih contoh pelebaran sungai, supaya enggak banjir. (Jangan sampai) itu masyarakatnya miskin digusur saja, dilebarin sungainya, itu yang kasian," ungkap dia.

"Jadi mitigasinya harus komprehensif, jangan cuma sepotong-potong saja," pungkasnya.

Siap Membantu

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya untuk siap membantu daerah-daerah penyangga yang mengalami banjir jika dibutuhkan.

"Saya sudah meminta kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Sumber Daya Air dan juga Biro Kerja Sama. Kalau memang tetangga Jakarta membutuhkan bantuan seperti banjir yang dulu, kami siapkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

Pramono mengatakan, di wilayah Jakarta sendiri, per hari ini banjir cenderung dapat tertangani dengan baik.

Pramono menjelaskan, menurut prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta masih akan menghadapi cuaca ekstrem hingga tanggal 13 Juli 2025.

Sebagai upaya menanggulangi banjir, Pramono meminta kepada seluruh dinas terkait untuk selalu memantau cuaca dan mempersiapkan diri.

Selain itu, Pramono juga sudah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pompa-pompa air. "Dalam kondisi apapun, Pemerintah Jakarta siap untuk mempersiapkan itu," kata Pramono.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan tanah longsor.

Ia mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana serta melakukan mitigasi kebencanaan.

"Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana. Pemerintah harus sigap menangani bencana alam dan membantu warga yang menjadi korban. Baik berupa tempat pengungsian, bantuan logistik, dan evakuasi darurat untuk memastikan keselamatan warga," kata Puan Maharani dalam keterangannya, Senin (7/3/2025).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah daerah untuk memberikan informasi terbaru dan melakukan langkah-langkah lanjutan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan warga di tengah situasi darurat ini.

Puan juga menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah bencana di Indonesia. Dia menegaskan bahwa kehadiran negara dalam penanggulangan bencana harus proaktif, terstruktur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

"Harus ada sistem yang bergerak ke lapangan, menyisir kelompok rentan, mendeteksi potensi penyakit menular, dan menjamin semua pengungsi mendapat perlindungan yang layak, termasuk akses air bersih, makanan bergizi, dan tempat tidur yang aman," ungkap dia.

Mantan Menko PMK itu juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan bencana tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang berperspektif mitigasi risiko.

Puan mendorong agar isu penanganan bencana alam dijadikan agenda nasional, yang ditangani lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, DPR, serta masyarakat sipil.

"Saat ini Indonesia menghadapi tantangan iklim yang nyata. Banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya meningkat. Harus ada mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana alam, termasuk jangan sampai ada korban jiwa lagi," jelas dia.

Senada, disebut perlu langkah preventif untuk mencegah bencana terus berulang.

"Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Perlu mitigasi lingkungan, seberap besar kekuatan untuk memperbaiki," kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kepada Liputan6.com, Rabu (9/7/2025).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, penanganan banjir dan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah hulu hingga alih fungli lahan, masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Masalah utama kita ini kan tidak terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemda terkait alih fungsi, nah ini yang harus diperbaiki," ungkap Lasarus.

Dia pun menegaskan, mitigasi terhadap kerusakan daerah resapan merupakan keharusan. Ia menekankan, lahan-lahan yang masih berfungsi sebagai daerah resapan harus dipertahankan dan tak boleh dijadikan pemukiman, sementara yang sudah rusak perlu direhabilitasi.

"Yang masih ada dipertahankan, yang rusak di mitigasi, seberapa besar yang bisa dikembalikan. Yang tidak bisa dikembalikan langkahnya apa? Jangan dibangun pemukiman disitu, karena membahayakan. Butuh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemda," pungkasnya.