Banggar DPR RI Bahas RKA dan RKP 2026, Waspadai Risiko Global Perang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama sejumlah Menteri Koordinator (Menko) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor di tengah meningkatnya risiko global.

“Berdasarkan World Economic Forum, risiko global tertinggi pada tahun 2026 adalah perang,” kata Said dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Dia berharap rapat dengan para Menko dapat memperkuat ketahanan nasional, baik secara politik maupun ekonomi.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak hadir dalam rapat karena mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja. Said menyatakan bahwa usulan anggaran dari Kementerian Koordinator Perekonomian tetap akan dipertimbangkan dalam proses pembahasan.

"Karena beban dan tugas Menko itu berat, maka usulan penambahan rancangan anggaran akan dianggap sebagai bagian dari persetujuan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa masa sidang DPR yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025 akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

“Tahun 2026 diproyeksikan masih dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik dan geoekonomi akan mempengaruhi rantai pasok, konsumsi masyarakat, hingga arus modal investasi,” kata Puan dalam rapat paripurna di DPR.

Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2026 harus mampu mengantisipasi dampak tersebut, agar APBN tetap optimal dalam menopang pembangunan nasional.