PUI: Kekosongan 12 Posisi Dubes RI Kerugian Strategis

Liputan6.com, Jakarta Persatuan Ummat Islam (PUI) menyoroti kekosongan 12 posisi duta besar Republik Indonesia (dubes RI) di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Afghanistan, Libya, dan Korea Utara.

Kekosongan ini dinilai berpotensi melemahkan diplomasi Indonesia di tengah persaingan global yang kian sengit. Sebagai organisasi dengan jejak historis dalam diplomasi internasional, PUI menyatakan siap mendukung pemerintah dengan menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi pos-pos tersebut.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Adhe Nuansa Wibisono, mengatakan kehadiran dubes profesional sangat krusial untuk menjaga kepentingan nasional, perlindungan WNI, dan hubungan ekonomi.

"Dubes adalah ujung tombak diplomasi. Di tengah ketegangan AS-China dan konflik regional, kekosongan ini adalah kerugian strategis," ujar Wibisono dalam keterangannya, Jumat (04/07/2025).

Data Kementerian Luar Negeri per Juli 2025 menunjukkan, 12 posisi duta besar masih lowong, termasuk di negara 'high-risk' seperti Afghanistan dan Libya.

PUI menawarkan solusi konkret dengan mengajukan dua tokoh seniornya yakni, KH Nurhasan Zaidi (Ketua Majelis Syura DPP PUI) dan KH Nazar Harist, MBA (Wakil Ketua Majelis Syura).

"KH Nurhasan memiliki jejaring global di dunia Islam dan pengalaman tiga periode di DPR RI, cocok untuk memimpin misi di negara difficult post," jelas Wibisono.

Sementara itu, Habib Nazar Harits dikenal ahli membangun relasi di Timur Tengah dan Afrika, serta piawai dalam diplomasi lintas budaya.

PUI bukanlah pemain baru di kancah diplomasi. Salah satu pendirinya, Mr. Syamsuddin, pernah menjabat Menteri Negara sekaligus Dubes RI untuk Pakistan.

"Kami memiliki kader dengan pengalaman pemerintahan, jaringan internasional, dan komitmen tinggi. Mereka siap ditempatkan di wilayah paling menantang sekalipun," ungkap Wibisono.

PUI juga telah aktif berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak sebelum pelantikan, sebagai bentuk dukungan terhadap agenda strategis Indonesia.

Wibisono menekankan, pengisian posisi dubes harus mengutamakan kapabilitas, bukan sekadar penghargaan politik.

"Ini investasi strategis. Di negara mayoritas Muslim seperti Afghanistan atau Libya, dubes dengan jaringan keumatan dan kecakapan diplomasi sangat dibutuhkan," ujar Wibisono.

PUI, kata Wibisono, siap mendorong para kandidatnya untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk di Azerbaijan dan Madagaskar yang membutuhkan pendekatan khusus.

Pemerintah diharapkan segera menetapkan nama-nama dubes untuk mengantisipasi dinamika global.

"Kami percaya tokoh seperti KH Nurhasan dan Habib Nazar dapat memperkuat posisi Indonesia, khususnya dalam isu Palestina, dialog antaragama, dan perlindungan WNI," kata Wibisono.

Keduanya telah terbukti aktif dalam konferensi internasional dan pembangunan aliansi strategis.

Sebagai penutup, PUI berkomitmen mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. "Kami siap mewakafkan kader terbaik untuk diplomasi yang inklusif dan berorientasi kepentingan nasional. Ini momentum menampilkan wajah Indonesia yang tangguh di panggung global," kata Wibisono.

Dengan pengalaman historis dan jaringan global, PUI optimis kontribusinya dapat mengisi kekosongan pos diplomatik Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, para duta besar (dubes) RI nantinya harus bertugas sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini sudah ada nama-nama calon duta besar Indonesia untuk 24 negara sahabat yang masuk ke pimpinan DPR RI, termasuk Amerika Serikat (AS).

"Saya kira yang pasti bisa menjalankan tugas dan fungsi seorang perwakilan negara, di manapun mereka akan bertugas ya, sesuai visi-visi Presiden Republik Indonesia," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Budi menyebut, para dubes harus bisa menerjemahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selain itu, Komisi I DPR juga bakal memperdalam para calon dubes, termasuk pengalaman mereka di negara tujuan.

"Tapi juga saya rasa kapasitas nanti calon-calon dubes, kemampuan mereka masing-masing secara individu dan mungkin pengalaman mereka juga di negara-negara tujuan itu juga akan menjadi pertimbangan yang penting bagi kami," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat usulan 24 calon duta besar untuk negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menyebut, nama-nama tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi I. Tadi dalam rapat paripurna saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini pertama dan menyangkut legalitas," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Fit and proper test akan digelar Komisi I dalam waktu dekat. Hasilnya akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan sebelum dikirim ke pemerintah.

"Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper yang dilakukan oleh Komisi I. Mulai hari ini Komisi I akan melakukan mekanisme fit and proper test," jelas Puan.