Badan Pangan Nasional: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Katalis Distribusi Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong peran strategis Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Skema usaha koperasi ini dikembangkan sebagai saluran distribusi barang dan jasa milik BUMN yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan hal tersebut usai menghadiri acara Peluncuran dan Dialog Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung di Pesawaran, Rabu (28/5/2025).

"Tadi bersama Bapak Menko Pangan, kita sama-sama melihat unit-unit bisnis Koperasi Desa Merah Putih yang sudah ada. Itu mock-up yang kita inginkan berkolaborasi dengan BUMN, sehingga Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi katalis pengungkit ekonomi desa,” kata Arief.

Ia menjelaskan, koperasi akan dilibatkan sebagai agen berbagai produk dan layanan, mulai dari pupuk, sembako, hingga distribusi barang kebutuhan pokok lainnya.

"Kopdes itu siap menjadi agen pupuk bersama PT Pupuk Indonesia. Lalu dengan Bulog bisa sebagai agen sembako. Kita punya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Itu bisa kita taruh di koperasi sebagai outlet. Ada PT Pos juga dengan sistem inventory control-nya. Nanti minyak goreng dari PTPN juga ada. Pokoknya semua BUMN bersama Koperasi Merah Putih,” paparnya.

Menurut Arief, penguatan koperasi desa merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tercatat, pada triwulan I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen, dengan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang utama.

Namun, tantangan kesenjangan antara desa dan kota masih menjadi perhatian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di perdesaan per September 2024 mencapai 13,01 juta orang, sementara di perkotaan sebanyak 11,05 juta orang.

“Peran Koperasi Desa Merah Putih bagi masyarakat itu harus dapat menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau sembako, harganya yang terjangkau, kualitasnya baik dan tidak boleh putus. Setiap hari harus ada kalau sembako. Pokoknya sebelum 28 Oktober nanti, sudah ada mock-up 80 ribu koperasi,” tegas Arief.

Arief menambahkan, Presiden Prabowo Subianto ingin setiap koperasi desa memiliki fasilitas pendukung sesuai potensi daerah. “Bapak Presiden Prabowo ingin setiap Kopdes nanti kalau dia ada pertanian, punya gudang. Kalau perikanan, punya cold storage. Kalau untuk mobilisasi, punya truk. Ini visi langsung dari Bapak Presiden. Jadi plafon pinjaman Rp3 miliar nanti, manfaatnya tidak kemana-mana. Harus bisa bermanfaat terhadap ekonomi di desa,” ujar Arief.

Koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja secara masif. Dengan asumsi satu koperasi membutuhkan 25 tenaga kerja, maka sebanyak dua juta lapangan kerja dapat tercipta dari 80 ribu koperasi yang direncanakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan optimisme serupa. Ia menilai, konsep koperasi ini merupakan ide langsung dari Presiden Prabowo dan diyakini dapat memperkuat ekosistem ekonomi desa.

“Koperasi Merah Putih ini, konsepnya langsung dari Bapak Presiden. Bapak Presiden kita ini selain patriotik, juga punya konsep yang bagus dan luar biasa. Jadi setelah pangan kita bagus, sekarang kita ditugaskan Kopdes Merah Putih ini untuk membangun ekosistem ekonomi di desa, agar desa-desa itu berkembang. Ekonominya ramai,” jelas Zulkifli Hasan saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih Bumisari, Lampung Selatan.

Ia menyebut Natar, Lampung Selatan, sebagai lokasi koperasi percontohan pertama. “Di sini mock-up pertama Koperasi Desa Merah Putih ada di Natar. Jadi tercatat dalam sejarah, Kopdes pertama kali. Kita lihat menjadi agen pupuk, menjadi pangkalan gas melon atau elpiji, ada warung sembakonya, ada agen Pos, BRIlink. Inilah bukti bahwa BUMN kita cepat tanggap dan mendukung penuh program Kopdes,” katanya.

Acara peluncuran koperasi turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta perwakilan dari Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina Patra Niaga.