Arahan Dirjen PHU untuk Petugas Haji: Jangan Ada Jemaah Berpindah Sendirian Tanpa Didampingi

Liputan6.com, Jakarta - Sejak terbitnya edaran yang membolehkan jemaah haji terpisah bergabung kembali dengan keluarga dan pendampingnya, perlahan-lahan masalah keterpisahan jemaah dengan pasangan maupun pendamping teratasi. Hal ini terus dipantau pemerintah Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar hal itu cepat terselesaikan dan tak mengganggu pergerakan jemaah di kemudian hari.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief meminta perpindahan jemaah tersebut dipantau oleh para petugas haji. "Saya minta kepada seluruh petugas untuk tidak membiarkan jemaah berpindah sendirian tanpa didampingi karena ini menjadi berita yang tidak baik," katanya ditemui di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Jumat malam, 24 Mei 2025.

Arahannya terkait unggahan viral di media sosial yang menampilkan sejumlah jemaah haji berpindah ke hotel dengan membawa koper kecil sendiri-sendiri. Unggahan itu membuat kesan seolah-olah tidak ada petugas yang membantu.

"Tapi, kalau Anda dengarkan videonya, orang yang buat video itu bertanya, 'Petugasya enggak ada ya pak?'. Ada yang menjawab, 'Ada Pak, sudah di depan.' Ini tidak terdengar," kata Hilman seraya menyebut unggahan itu juga menuai sorotan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Ia kembali mengingatkan bahwa keberadaan petugas haji di Arab Saudi adalah untuk melayani jemaah sebaik-baiknya. Terlebih dengan penambahan kuota petugas hasil negosiasi dengan Arab Saudi, petugas haji dituntut untuk melayani agar tidak ada jemaah yang tertinggal.

"Apapun yang dilakukan oleh jemaah, khususnya dalam penempatan, harus ada supervisi dan pendampingan dari petugas," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengimbau jemaah haji untuk tidak berpindah sendiri tanpa terorganisir. Hal itu justru akan menyulitkan jemaah sendiri, termasuk saat pendistribusian kartu nusuk. Jemaah diminta bersabar menunggu giliran digabungkan dengan keluarganya.

Kalaupun ada yang sudah berpindah secara mandiri sebelum edaran itu keluar maupun sudah, ia meminta segera melaporkan diri kepada petugas haji melalui ketua kloter. Pasalnya, perpindahan itu akan berdampak pada perubahan data di e-Hajj. Data yang valid diperlukan untuk memastikan setiap jemaah terlayani syarikah dengan optimal, terutama di puncak haji yang berlangsung di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

"Dengan komposisi/pengaturan ulang data itu, kita ingin memastikan pada puncak haji tidak ada jemaah yang tercecer," ujarnya.

"Tidak boleh ada yang tertinggal. Semua yang sudah sampai ke Tanah Suci, tidak boleh ada yang tertinggal pada saat kita bergeser ke Arafah," imbuhnya.

Hilman menyatakan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk menata ulang dan merekomposisi jemaah yang ada di setiap hotel, termasuk  mereka yang mungkin bergabung dengan pasangannya maupun pendampingnya. Di saat bersamaan, pihaknya juga terus memastikan bahwa data yang disampaikan kepada pihak syarikah atau syarikat tidak lagi berubah 17 jam sebelum jemaah terbang.

"17 jam sebelum jemaah terbang, data sudah dikunci. Tidak ada perubahan apapun dan data itu menjadi rujukan kita bersama antara kita, wukalla (perusahaan penyedia layanan di bandara), termasuk pusat layanan. Ini sudah berjalan baik," kata Hilman.

Perubahan data itu, kata Hilman, sebelumnya menyebabkan dinamika pelayanan jemaah di lapangan di awal-awal operasional haji. Hal itu tak terhindarkan mengingat kondisi saat itu terjadi sejak di embarkasi utama, seperti jemaah sakit, batal berangkat, bergeser, dan pindah.

"Anda masih ingat, ada visanya belum keluar dan, akhirnya harus ada rekomposisi, tapi itu insya Allah bisa kita tuntaskan," ucapnya merujuk kondisi di awal pelayanan haji.

Setelah rekomposisi jemaah dan seluruh pendataan selesai, Hilman mengatakan fokus selanjutnya adalah menyiapkan data fix jemaah untuk pemetaan lokasi di Arafah. "Layanan syarikah mana, kita akan tata ulang dan cek kembali dan bicarakan bersama dengan perusahaan layanan," ujarnya.

Bagaimana pun, keputusan pemerintah menggandeng delapan syarikah tahun ini adalah untuk bisa memberikan kepastian dan layanan yang lebih baik. Pihaknya meminta agar petugas haji menjaga semangatnya, bekerja kerja, dan menyelesaikan setiap masalah yang datang. "Ini masih kerja panjang. Pertarungan atau peperangan baru sepertiga jalan," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pelindungan Jamaah (Linjam) Harun Alrasyid meminta agar PPIH Daerah Kerja (Daker) Bandara yang menjadi anggota satuan tugas di Arafah, dibantu Daker Makkah, untuk menyiapkan diri dengan memahami betul medan tempat jemaah nanti akan menginap satu malam di Arafah pada 9 Dzulhijjah. Satgas Arafah nanti akan membawahi delapan adhoc dan 60 markaz dengan nomor yang tidak berurut.

"Teman-teman bisa memberikan pelayanan jemaah di tenda Arafah... Melakukan penempatan, akomodasi jemaah di tenda, memberikan pelayanan katering, dan juga memperhatikan situasi-situasi yang bisa mendukung pelaksanaan wukuf di Arafah menjadi tempat yang nyaman dan lancar bagi jemaah Indonesia," ujarnya ditemui di kesempatan berbeda.