Anggota Komisi XI: Kemudahan Bertransaksi Online Harus Disertai dengan Kewaspadaan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Achmad Dara mengungkapkan kemajuan teknologi digital yang pesat memudahkan masyarakat dalam melakukan sistem pembayaran berbagai urusan. Transaksi dilakukan tidak harus tunai, model pembayaran online kini sudah tersedia dengan beragam layanan.

"Akan tetapi, kemudahan dan keragaman dalam membayar yang sekarang berkembang, harus tetap disertai dengan kewaspadaan yang tinggi dan jangan sampai membuat masyarakat terlena hingga menjadi korban penipuan atau kejahatan keuangan," kata dia pada diskusi publik Literasi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) wilayah Banten di Hotel Sahid Mutiara, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu 20 September 2023.

Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Amilin, Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Orchides Anatama, Manajer Fungsi Implementasi Pengawasan Sistem Pembayaran (FIPSP) BI Wilayah Banten. Turut hadir memberikan pengantar diskusi Hario Kartiko Pamungkas, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia KPw Banten.

Andi Dara mengimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu waspada dan hati-hati dalam bertransaksi online karena korban masyarakat dalam transaksi online itu semakin banyak. “Kemudahan dalam bertransaksi jangan sampai membuat masyarakat terlena dan mudah menjadi korban kejahatan keuangan”, ujar Andi Dara.

Menurut dia, kemudahan dalam membayar bisa menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan kelengahan masyarakat.

“Semakin mudah cara bertransaksi, biasanya semakin mudah ditemukan celah untuk dimanfaatkan penjahat, karena itu membuat kita mudah terlena dan lupa, ini yang berbahaya dan harus diwaspadai”, kata Andi Dara mengingatkan.

Karenanya, Ia mengingatkan semua pihak, termasuk pihak regulator seperti BI untuk terus aktif dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. “BI sebagai penanggung jawab menjaga stabilitas sistem pembayaran, memang harus terus aktif dan cepat merespons berbagai komplain masyarakat. Diskusi publik yang memberikan edukasi dan sosialisasi seperti ini sebenarnya bukti komitmen BI untuk melaksanakan fungsinya sebagai stabilisator sistem pembayaran”, tegas dia.