KontraS: Kejanggalan Kasus Brigadir J Mirip dengan Kematian 6 Laskar FPI

Oleh karena itu, KontraS menilai adanya kejanggalan pertanggungjawaban perkara pidana sering terjadi apabila melibatkan anggota kepolisian dengan sejumlah pola yang sama.

Seperti ketidaktegasan dalam mekanisme pidana terhadap anggota yang terbukti bersalah. Hingga akhirnya menyerahkan pada mekanisme internal etik atau disiplin.

Kerap kali mengupayakan penyelesaian perkara dengan cara “kekeluargaan” atau “perdamaian” yang membuat pihak korban menjadi tertekan dan menyetop perkara. Lalu, tidak adanya evaluasi kelembagaan serta perbaikan institusi dari kesalahan yang terjadi.

"Selain memunculkan keberulangan peristiwa, hal tersebut tentu saja akan berimplikasi pada terkikisnya kepercayaan masyarakat dan meruntuhkan wibawa Korps Bhayangkara. Sebab, hal tersebut akan mencoreng asas equality before the law dan hanya akan memperpanjang fenomena impunitas aparat," tutur dia.

Sekedar informasi, kasus adu tembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang melibatkan Brigadir J dan Bharada E terjadi pada Jumat (8/7/2022) pukul 17.00 WIB. Brigadir J tewas dengan sejumlah luka dalam kasus ini.

Kepolisian menyebut, adu tembak antardua anak buah Ferdy Sambo ini diduga dipicu tindakan pelecehan. Polisi menyebut, Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo. Kasus ini tengah diusut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ini.

Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono beserta jajaran Irwasum, Bareskrim, Provos, hingga Paminal Polri.

"Satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota. Dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita- berita lair yang beredar yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik," ucap Sigit.

Selain melibatkan instansi internal Polri, kata Sigit, tim khusus ini juga melibatkan rekan-rekan dari eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM agar proses hukum nantinya bisa lebih transparan.

"Satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar dalam hal ini Kompolnas dan Komnas HAM terkait isu yang terjadi sehingga di satu sisi kita tentunya mengharapkan kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif," ucapnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com