Anies Diminta Awasi APBD DKI Jakarta Buntut Banyaknya Laporan Dugaan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta tegas dalam mengawasi pengeluaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Permintaan itu dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman buntut banyaknya laporan dugaan korupsi di DKI Jakarta. Tercatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 471 laporan dugaan korupsi di DKI sepanjang 2021.

"Kalau ini bicara peringatan itu memang Gubernur DKI Jakarta harus semakin bagus melakukan sistem perencanaan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya," ujar Boyamin dalam keterangannya, Minggu (19/12/2021).

Boyamin meminta Anies Baswedan tegas membenahi jajarannya di DKI Jakarta. Salah satu yang perlu dibenahi yakni terkait pengadaan ajang balap mobil listrik Formula E yang diduga terjadi kemahalan bayar.

"Dia (Anies) di sisa akhir masa jabatannya ini harus betul-betul mengawasi semua penggunaan uang. Dan uang-uang yang sebelumnya misalnya kelebihan bayar, ya, harus langsung diperintahkan untuk dikembalikan," kata Boyamin.

Boyamin menyarankan Anies agar sering berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk membuat sistem antikorupsi. Menurut Boyamin, Anies dan jajaran harus proaktif bekerja sama dengan penegak hukum demi DKI yang lebih bersih.

"Seperti kemarin sudah dilakukan misalnya kasus Jakpro (dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E), mereka (Pemprov DKI Jakarta) proaktif, mereka sudah bagus," kata Boyamin.