Wagub DKI Jakarta soal PPKM Darurat: Prinsipnya Perlu Ada Pengetatan

Liputan6.com, Jakarta Wacana untuk diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk mengendalikan Covid-19 terus mengemuka. Bahkan kebijakan itu sudah didengungkan oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi.

Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih menunggu pengumuman resmi terkaitnya diberlakukan PPKM Darurat dari pemerintah pusat.

"Kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko, detilnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului," kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Dia tak bisa mendetailkan lebih jauh seperti apa penerapan PPKM Darurat nanti yang akan diberlakukan.

"Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu saja yang bisa saya sampaikan," jelas Riza.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membenarkan terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Hal tersebut seiring dengan pemerintah yang sudah membahas terkait PPKM Mikro Darurat.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," katanya dalam pesan singkat, Selasa (29/6/2021).

Dia mengatakan saat ini hal tersebut sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Nantinya kata dia pengumuman resmi akan disampaikan oleh Pemerintah.

"Supermarket, mall dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," bebernya.

Jodi pun meminta kepada semua pihak tidak panik dengan kabar yang beredar. Dia meminta seluruh pihak tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.