Kewajiban Sertifikasi Halal Diundur Oktober 2028, Berikut Ketentuannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga Oktober 2028.

Kebijakan ini memberikan tambahan waktu bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional.

Perubahan aturan akan dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” ujar Susiwijono dalam keterangan pers di Jakarta.

Dalam perubahan Pasal 160, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028.

Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapat tambahan waktu hingga 17 Oktober 2028 untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

Penyesuaian tenggat juga berlaku bagi produk impor. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2028 sebagai awal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari luar negeri. Kebijakan ini turut mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Selain itu, masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 berlaku bagi sejumlah kategori produk yang sebelumnya dijadwalkan menjalani penahapan sampai dengan 2026.

Produk tersebut meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah barang gunaan.

Meski demikian, tidak semua kategori produk memperoleh perpanjangan dengan tenggat yang sama. Sertifikasi halal untuk obat bebas dan obat bebas terbatas tetap memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2029.

Adapun obat keras selain psikotropika memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2034.

Sejalan dengan perubahan tersebut, pemerintah akan menyesuaikan aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 serta mencabut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyesuaian masa penahapan diharapkan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan, sekaligus menjaga perlindungan konsumen, kelancaran perdagangan, dan daya saing industri halal Indonesia.