KPK Terus Kawal Penyelesaian Aset di Gili Trawangan

Menurut Ipi, di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara.

"Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp22,5 juta per tahun. Karena permasalahan aset tersebut, Pemkab Lombok Utara juga tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah," ungkap dia.

Dalam konteks pencegahan, Ipi berharap, dapat bersinergi secara paralel dengan KPK untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersil yang saat ini sudah berjalan di lokasi.

"KPK berharap masyarakat yang melakukan investasi kegiatan usaha di lokasi tersebut agar patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemprov guna kepentingan bersama, Ipi menandasi.