Pemberlakuan Ganjil Genap Dinilai Berpotensi Tinggi Penularan Covid-19

Sosialisasi Pemberlakuan Kembali Ganjil Genap — Petugas kepolisian membentangkan spanduk saat sosialisasi pelaksanaan ganjil genap di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Ditlantas Polda Metro Jaya kembali memberlakukan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan protokol DKI Jakarta mulai Senin, 3 Agustus 2020. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai, alasan yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan ganjil genap kembali, tidaklah tepat. Sebelumnya, Pemprov DKI mengatakan bahwa ganjil genap diberlakukan kembali untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ia melihat kebijakan ini akan menjadi peluang pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Jadi ia merasa alasan yang diutarakan Pemprov DKI hanya dalih samata saja. Menurutnya, banyak pelanggaran yang terjadi selama ganjil genap diterapkan. Apa lagi saat sudah ada e-tilang. Otomatis, jumlah pelanggar lalu lintas akan semakin banyak.

“Kalau melanggar kan ada saksi, apa lagi ada e-tilang. Saya melihat ini menjadi peluang pemasukan bagi Pemprov DKI. Selama ini kan DKI Jakarta memperoleh penghasilan sekitar 1,1 sampai 1,5 milyar dari pelanggar lalu lintas itu,” kata Trubus saat dihubungi Merdeka.com, Minggu (2/8).

Menurutnya, Kebijakan ini hanya akan meningkatkan jumlah penyebaran virus Corona. Pengguna transportasi publik akan meningkat sehingga physical distancing tidak bisa diterapkan.

“Dengan ganjil genap ini, akan terjadi penularan yang tinggi. Orang berkerumun, antre di halte, stasiun. Mereka naik ojol, pakai helm ojol. Kan bisa menular lewat helm,” ujarnya.

Hal yang harusnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 adalah bersikap tegas kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Bukan memberlakukan ganjil genap.

“Dengan menilang itu kan otomatis mencari pemasukan, jadi bukan karena Covid. Kalau untuk memutus mata rantai penyebaran covid, harusnya ya menegaskan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya

Trubus mengatakan bahwa ganjil genap baru bisa diterapkan kembali jika kurva pandemi Covid-19 di Indonesia sudah turun.

“Penerapan ganjil genap harus nmenunggu kurvanya turun. Saat ini saja belum sampai puncak. Masih jauh puncaknya,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Peraturan Gubernur DKI tentang masa transisi PSBB mengatur aturan ganjil genap untuk kendaraan pribadi baik mobil dan motor.

2 dari 2 halaman

Alasan Dishub

Sebelumnya, pada 31 Juli, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, untuk mengatasi kepadatan lalu lintas sekaligus membatasi pergerakan orang, Pemprov DKI akan memberlakukan ganjil genap kembali mulai Senin, 3 Agustus mendatang.

"Harapannya dengan pola ini, volume lalu lintas turun dan paling utama adalah enggak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau keramaian karena adanya pergerakan orang yang enggak penting," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKIM, Jakarta (31/7).

Ia menilai, pembatasan aktivitas perkantoran yang dilakukan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi, tidaklah efektif. Volume lalu lintas kendaraan malah meningkat selama PSBB masa transisi.

Walaupun rencana diberlakukannya ganjil genap menuai protes dari masyarakat, Syafrin menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memberlakukan ganjil genap. Ia mengakui bahwa dirinya telah melakukan evaluasi.

"Dari hasil evaluasi yang terus kami lakukan, khususnya indikatornya adalah volume lalu lintas di Jakarta yang terus menerus ada kenaikan. Dan terakhir kami dapatkan bahwa volume di beberapa titik telah melampaui kondisi volume lalu lintas sebelum pandemi COVID-19. Untuk itu kebijakan Ganjil Genap kembali diberlakukan," kata Syafrin berdasarkan keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Minggu (2/8).