Jangkau Masyarakat Lebih Luas, Data Penerima Bansos Dipajang di Tempat Ibadah

Liputan6.com, Banyuwangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperluas publikasi data para penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. Publikasi tak hanya di kantor kecamatan dan desa saja, melainkan juga ke sejumlah tempat ibadah. 

Untuk melihat bagaimana publikasi data penerima bansos berjalan baik, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas baru-baru ini mengunjungi Masjid Jami' Baiturrahman Genteng.

Dalam kesempatan tersebut, Anas menerangkan data-data yang dipublikasikan meliputi data para penerima bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten seperti dari bantuan Kementerian Sosial, Bantuan BPNT/Sembako, BLT Desa, dan PKH. Semuanya berbasis nama, alamat, sehingga bisa langsung diverifikasi secara langsung.

"Dengan demikian harapan kita, masyarakat bisa tahu siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak sehingga bisa mengusulkan jika memang ada masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan di desa masing-masing yang ada di Kabupaten Banyuwangi," ujarnya.

Anas menjelaskan publikasi ini juga penting untuk meredam keresahan masyarakat karena bantuan yang ada, penyalurannya tidak serentak. 

"Ada yang datangnya minggu ini, ada yang besok sehingga ada sebagian orang yang komplain padahal mereka sudah mendapatkan tetapi bantuannya baru akan cair minggu depan atau beberapa hari lagi," tambah Anas.

Anak menyebutkan bahwa data-data yang dipublikasikan juga dilengkapi dengan nomor komplain atau pengaduan yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika mereka merasa belum menerima bantuan.

"Ini adalah contoh bagaimana desa-desa dan kecamatan di Banyuwangi kita minta untuk mempublish data-data bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi," jelas Anas.

Upaya untuk mempublikasi data tersebut juga merupakan bagian untuk memaksimalkan program pelaporan online. Masyarakat dapat mengecek para penerima bantuan sekaligus melaporkannya melalui website dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Karena tidak semua orang bisa mengakses secara online, maka kita juga memaksimalkannya dengan cara-cara manual seperti ini," pungkas Anas.