Terindikasi Judi Online, 6.358 Warga Banyuwangi Gigit Jari Bansos Ditangguhkan

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 6.358 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Banyuwangi gigit jari. Penyaluran bantuan sosial (bansos) mereka ditangguhkan sementara setelah nama atau anggota keluarga mereka tercatat terindikasi melakukan aktivitas judi online (judol).

​Dugaan keterlibatan ini terungkap usai data penerima bansos dipadankan langsung dengan data aktivitas judol. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih membuka ruang klarifikasi melalui mekanisme sanggah.

​Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Setyo Puguh Widodo, menegaskan bahwa status indikasi tersebut tidak serta-merta menutup hak penerima jika memang terjadi kekeliruan data.

​“Untuk mekanisme sanggah sudah kita sosialisasikan. KPM yang merasa terindikasi dapat memprosesnya melalui operator desa, kelurahan, kecamatan, dengan pendampingan dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),” ujar Puguh, Kamis (17/9/2026).

​Status terindikasi judol tidak hanya membidik pemilik rekening bansos secara langsung. Sistem pemadanan data juga mencakup seluruh anggota keluarga yang berada dalam satu Kartu Keluarga (KK).

"Jika ada salah satu anggota KK yang terdeteksi bermain judol, maka aliran bansos untuk keluarga tersebut otomatis dihentikan sementara," tambahnya

​

Proses sanggah dan klarifikasi disalurkan secara terintegrasi. KPM mengajukan bukti atau argumen sanggahan ke operator desa/kelurahan setempat. Selanjutnya operator memasukkan data sanggahan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

"Kemudian pendamping PKH, PSM, dan pihak kecamatan mengawal verifikasi faktual di lapangan. Jika sanggahan diterima dan terbukti bersih, status bantuan akan dipulihkan. Sebaliknya, jika terbukti, bansos dihentikan permanen," paparnya

​Selama proses verifikasi dan sanggah ini berjalan, Dinsos memastikan seluruh pencairan dana bantuan bagi 6.358 KPM tersebut berada dalam posisi pembekuan sementara (off).