Wali Kota Malang: Tidak Ada Kebijakan Pulangkan Mahasiswa Asal Papua

Liputan6.com, Malang - Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, tidak ada kebijakan memulangkan mahasiswa-mahasiswa asal Papua. Dia juga meminta maaf atas terjadinya bentrok antara warga dengan mahasiswa asal Papua beberapa hari lalu.

Pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang menyebut rencana pemulangan mahasiswa asal Papua disebut-sebut turut memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat hari ini.

"Kami meminta maaf. Jujur saya tidak tahu pernyataan wakil wali kota, apakah mewakili masyarakat atau apa. Tapi saya tegaskan pemkot tidak ada kebijakan itu," urai Sutiaji di Balai Kota Malang, Senin (19/8/2019).

Dia mengatakan, Pemerintah Kota Malang bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan menghargai kebhinekaan. Pemerintah kota juga bersikap terbuka terhadap semua masyarakat. Bervisi sebagai kota bermartabat, artinya selalu berfikir positif terhadap semuanya.

"Sekali lagi saya tegaskan sama sekali tidak ada kebijakan memulangkan mahasiswa, tidak ada," ujar Sutiaji.

Bentrok antara warga Kota Malang dan mahasiswa Papua terjadi pada Kamis, 15 Agustus. Saat para mahasiswa hendak berunjukrasa di Balai Kota Malang memperingati 57 tahun perjanjian New York. Kericuhan terjadi sebelum massa mahasiswa tiba di balai kota.

Pasca bentrok itu kemudian muncul pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang menyebut ada opsi memulangkan mahasiswa Papua. Sebab aksi unjukrasa mereka berpotensi menimbulkan keributan.

"Saya belum komunikasi langsung dengan Gubernur Papua, kalau bisa saya akan berkomunikasi langsung bahwa tidak ada kalimat larangan atau pemulangan mahasiswa Papua," kata Sutiaji.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyampaikan, tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait permasalahan yang terjadi di Surabaya menjelang Hari Kemerdekaan ke-74 RI itu.

"Saya tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait mahasiswa Papua harus dipulangkan. Selama kisruh itu berlangsung saya pun tidak berada di lokasi," tuturnya, Senin (19/8/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mendagri Tjahjo Kumulo meminta gubernur Papua dan Papua Barat untuk tetap berada di daerahnya guna menenangkan masyarakat akibat kerusuhan yang terjadi di Manokwari.

2 dari 2 halaman

Salahi Prosedur

Menurut Sutiaji, bentrok antara masyarakat dengan mahasiswa Papua itu menyalahi prosedur tetap. Apalagi bentrok terjadi saat para mahasiswa itu belum tiba di lokasi untuk menyuarakan pendapatnya.

"Kalau prosedur keamanan kan sudah ada petugas, kenapa ada gesekan di tengah jalan sampai menyebabkan korban dari semua pihak. Itu yang sangat saya sesalkan," kata Sutiaji.

Pemerintah Kota Malang sudah berkomunikasi dengan TNI dan Polri. Dalam waktu dekat akan bertemu bersama para pimpinan perguruan tinggi, pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat. Agar bisa saling menghormati dan menjaga diri.

Sutiaji juga menunggu koordinasi lanjutan. Serta memohon izin kepada presiden agar ada forum untuk duduk bersama. Termasuk berembug bersama Gubernur Papua agar masalah ini tidak berlarut – larut.

"Semua boleh mengeluarkan pendapatnya sepanjang sesuai koridor. Tapi kalau nanti ada unjukrasa lagi itu bukan ranah kami, pengamanan serahkan ke petugas," tutur Sutiaji.

Ia berharap gejolak ini tidak berlarut-larut. Tidak boleh ada aksi penolakan terhadap warga asal Papua. Sebaliknya di bumi Cenderawasih itu juga tidak perlu sampai ada aksi balasan. Ia mengimbau pada warganya agar saling menghormati dan tidak menghakimi.

"Kita itu sama-sama saudara, orang yang beda pendapat itu kan wajar mereka beda pendapat. Kita semua harus saling mendinginkan suasana," ucap dia.