12 Desa di Malang Darurat Air Bersih

Liputan6.com, Jakarta - Bencana kekeringan di Kabupaten Malang kian memprihatinkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat, sedikitnya 12 desa yang tersebar di enam kecamatan berada dalam kondisi darurat pasokan air bersih.

BPBD mendistribusikan 2.653.000 liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak sejak 8 Agustus hingga 23 September 2026. Penyaluran terus dipacu secara bertahap merespons laporan kebutuhan warga di lapangan.

​"Distribusi air bersih terus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan laporan kebutuhan dari tim di lapangan," tegas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, Jumat (25/9/2026).

​Puncak penyaluran harian tercatat pada Rabu (23/9/2026), di mana BPBD mengerahkan enam armada armada tangki untuk melakukan 20 kali pengiriman (rit) guna menyalurkan 104.600 liter air dalam sehari.

​Kecamatan Sumbermanjing Wetan tercatat sebagai wilayah dengan dampak kekeringan paling parah. Tak kurang dari 1.045.000 liter air atau nyaris separuh dari total pasokan telah disedot ke wilayah ini. Pasokan tersebut didistribusikan ke Desa Sumberagung (370.000 liter), Desa Sitiarjo (235.000 liter), Desa Kedungbanteng (255.000 liter), hingga fasilitas kesehatan vital Puskesmas Sitiarjo (185.000 liter).

​Selain Sumbermanjing Wetan, lima kecamatan lain yang terus diguyur bantuan air bersih meliputi, Kecamatan Sumberpucung Desa Karangkates (736.300 liter), Kecamatan Gedang, Desa Tumpakrejo (405.000 liter), Kecamatan Donomulyo, Desa Sumberoto (247.200 liter), Kecamatan Kalipare, Desa Kalirejo (53.700 liter), Sumberpetung (25.000 liter), Putukrejo (15.000 liter), dan Arjosari (5.000 liter), dan  Kecamatan Pagak, Desa Sumberejo (100.000 liter) dan Desa Pagak (20.800 liter).

​Purwoto menegaskan bahwa droping air hanyalah langkah darurat jangka pendek. BPBD menyiagakan personel selama 24 jam penuh yang terbagi dalam dua sif untuk memantau potensi krisis di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang.

"Pemantauan memanfaatkan berbagai kanal siaga, mulai dari radio komunikasi repeater VHF/UHF, WhatsApp, hingga call center resmi BPBD," tambahnya.

​Mengingat skala bencana yang cukup luas, penanganan tidak dilakukan tunggal. BPBD menggalang aksi keroyokan lintas sektor yang melibatkan PMI, Damkar, PJT I Karangkates, Perumda Tirta Kanjuruhan, AMCF, perangkat desa, hingga pihak swasta seperti Buana Solusindo dan Marva Telekomunikasi.

​"Kami tentu tidak bisa bergerak sendiri. Penanganan kekeringan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat terlayani dengan cepat," pungkas Purwoto.