Blackout Belasan Jam, Warga Batam Pertanyakan Kompensasi

Liputan6.com, Jakarta - Kompensasi pemadaman listrik atau blackout yang diberikan PT PLN Batam kepada pelanggan terdampak, belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Sejumlah pelanggan, mulai dari pelaku UMKM hingga rumah tangga, mempertanyakan besaran dan mekanisme pemberian kompensasi setelah listrik padam hingga belasan jam pada 12 Oktober 2026.

Keluhan terutama datang dari pelanggan prabayar atau pengguna token. Mereka mempertanyakan bagaimana kompensasi diberikan dan apakah hak pelanggan token sama dengan pengguna listrik pascabayar.

Rina, pelaku UMKM kuliner camilan kering pemilik Snack Mak Helen di kawasan Tiban Pelangi, Batam, mengaku blackout berdampak terhadap aktivitas usahanya. Pemadaman selama kurang lebih 18 jam membuat proses produksi, pengiriman pesanan hingga aktivitas usaha terhenti. Sejumlah pesanan pelanggan terpaksa ditunda karena proses memasak tidak memungkinkan dilakukan dalam kondisi tanpa listrik.

"Dalam sehari semalam itu, jujur saya ada orderan. Dalam keadaan gelap-gelapan ya tidak mungkin saya bisa memasak. Otomatis pesanan terpaksa dibatalkan atau tertunda," ujar Rina, Jumat (6/11/2026).

Namun, persoalan yang juga menjadi perhatiannya adalah kompensasi yang diberikan PLN Batam. Sebagai pengguna listrik prabayar, ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah kompensasi sudah masuk ke meteran listriknya.

"Saya tidak tahu mengenai kompensasi blackout kemarin, karena saya pakai token," katanya.

Menurut Rina, kompensasi seharusnya mempertimbangkan dampak yang dirasakan pelanggan, terutama pelaku usaha yang kehilangan waktu produksi dan berpotensi mengalami kerugian bahan baku.

Ia menilai potongan sebesar 10 persen dari biaya beban listrik belum tentu sebanding dengan kerugian yang dialami pelanggan.

Terlebih bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan beku atau frozen food. Tak memiliki listrik cadangan, produk yang disimpan di lemari pendingin berisiko mencair dan rusak.

"Kalau usaha seperti frozen food yang tidak punya genset, makanan yang disimpan otomatis mencair dan rusak semua, tidak bisa dijual lagi. Kerugiannya jelas besar," ungkapnya.

Meski usaha makanan kering miliknya masih dapat melanjutkan produksi pada hari berikutnya, Rina menilai keterlambatan memenuhi pesanan tetap menjadi kerugian tersendiri.

Keluhan serupa disampaikan Sri Wahyuni, warga Tiban KSB Mentarau. Ia mempertanyakan kejelasan kompensasi bagi masyarakat pengguna token yang sama-sama merasakan pemadaman hingga belasan jam.

"Sama-sama merasakan dampak 18 jam mati lampu, masa tidak ada kompensasi? Giliran kami masyarakat biasa tidak ada. Untuk pengusaha saja malah banyak keringanan terkait tarif dan lain-lain dari pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pelanggan pascabayar mulai menerima kompensasi blackout dalam tagihan listrik Oktober 2026.

Namun, nominal yang diterima ternyata tidak dihitung dari keseluruhan tagihan, melainkan hanya 10 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Lita, warga Belian, Kecamatan Batam Kota, mengaku menerima potongan sekitar Rp 12 ribu. Padahal, ia memperkirakan pengurangan tagihan bisa mencapai Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu.

"Saya kaget, saya kira blackout kemarin ada dipotong Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribuan, 10 persen dari seluruh tagihan. Setelah saya baca detailnya ternyata dari bebannya saja," ujarnya.

Ia juga menyebut tagihan listrik Oktober mencapai sekitar Rp 331 ribu, lebih tinggi dibandingkan September yang sekitar Rp 307 ribu. Hal serupa dialami Alifa, warga Bengkong. Ia hanya menerima kompensasi sekitar Rp 6 ribu, sementara tagihan listriknya mencapai Rp 503 ribu, naik dari bulan sebelumnya sekitar Rp 481 ribu.

Penjelasan PLN Batam Manajer Komunikasi dan Humas PT PLN Batam, Vidya Kartika, sebelumnya menjelaskan bahwa perhitungan tagihan listrik pascabayar terdiri atas dua komponen utama, yakni biaya beban berdasarkan daya tersambung dan biaya pemakaian energi listrik sesuai pencatatan kWh meter.

Menurutnya, pemadaman tidak serta-merta membuat tagihan bulanan turun karena pemakaian listrik sebelum dan setelah gangguan tetap tercatat dalam periode penagihan.

Terkait kompensasi, Vidya menegaskan pemberiannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam.

"Bagi pelanggan pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pemotongan sebesar 10 persen dari biaya beban atau rekening minimum pada bulan terjadinya gangguan, yang diproses secara otomatis oleh sistem administrasi," Jelas Vidya, dalam keterangan telisik, Senin (2/11/2026).

Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik berupa free issue token yang nilainya setara dengan 10 persen biaya beban atau rekening minimum.

PLN Batam juga mengimbau pelanggan memeriksa rincian pemakaian, periode pencatatan meter, biaya beban serta kompensasi melalui aplikasi Bright by PLN Batam maupun situs resmi perusahaan. Namun, hingga berita ini ditulis, PLN Batam belum memberikan tanggapan atas pertanyaan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran kompensasi kepada pelanggan prabayar, termasuk bagaimana pelanggan dapat memastikan tambahan token tersebut telah diterima.