Ma’ruf Amin Tak Permasalahkan Jika PAN-Demokrat Gabung Koalisi

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat menegaskan tetap berada di barisan Prabowo-Sandi hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, kemungkinan keduanya bakal merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin terbuka lebar.

Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin yakin, PAN dan Partai Demokrat akan bergabung Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Namun apakah akan diberi jatah kursi menteri, Ma’ruf Amin tidak mengetahuinya.

“Kalau bergabung sih mungkin. Kalau soal kabinet sih urusan Pak Jokowi,” ujar Ma’ruf Amin di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Ma’ruf Amin juga tidak mempermasalahkan kedua partai pengusung Prabowo-Sandi itu menjadi bagian dari gerbong petahana. Dia malah menyambut baik apabila partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Zulkifli Hasan bergabung ke koalisinya.

“Iya (diterima masuk koalisi), tapi urusan kabinet ke Pak Jokowi,” tandas dia.

‎Terpisah, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Aria Bima mengatakan telah mendapatkan informasi bahwa pasangan nomor urut 01 ini akan membentuk kabinet rekonsiliasi.

"Menjadi kabinet rekonsiliatif itu perlu, karena kondisinya sekarang butuh kedamaian, keteduhan," kata Aria Bima.

Dia juga mengaku mendapat informasi, pembicaraan mengenai kabinet rekonsiliasi akan dibahas setelah pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai kepala negara pada 22 Oktober 2019 mendatang.

"Kalau saat ini masih jauh. Kami masih harus melewati masalah sengketa pemilu," ujar Aria Bima.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta Prabowo dan Jokowi membubarkan koalisinya. Pernyataan ini ditentang oleh para petinggi BPN dan TKN.

2 dari 2 halaman

PAN dan Demokrat

Didampingi Ketum Parpol, Jokowi Jelaskan Hasil 12 Lembaga Survei — Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin didampingi sejumlah pimpinan partai politik pendukung memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (18/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

PAN sendiri telah menyatakan ada kemungkinan bergabung dengan pemerintahan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai, secara historis, PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

"Pertimbangannya macam-macam kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, jika ada dalam pemerintahan, usaha PAN untuk berbuat lebih bagi masyarakat, dapat efektif.

"Kalau kita memutuskan keterlibatan ke depan untuk menjawab berbagai tantangan Indonesia. Banyak kan, kemiskinan, intoleransi. PAN memang sebaiknya ada di pemerintahan, jika dalam pemerintahan Jokowi maka akan kami lakukan," sambung dia.

Bara menegaskan, tidak tertutup kemungkinan partainya bergabung ke koalisi pemerintahan. Dia mengatakan, peluang PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar.

"Kemungkinan itu ada tapi nanti kita liat semua setelah proses di MK selesai. Tapi kemungkinan itu ada," ungkap Bara.

Namun, hal itu masih harus dibicarakan internal.

Demokrat sendiri belum menentukan sikap akan bergabung dengan pemerintah atau tidak. Meski beberapa waktu lalu, Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Istana.

Beda dengan PKS

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayar Nur Wahid mengatakan, partainya tidak bisa bergabung dalam kabinet jika capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi sudah resmi menang Pilpres 2019.

"Tapi prinsipnya sikap kami adalah bahwa kami sebagaimana tahun 2014 karena kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, kami merasa wajar saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, PKS lebih memilih berada di barisan luar pemerintah atau oposisi. Baginya, berada di luar pemerintahan juga termasuk hal yang konstitusional.

"Kami tidak perlu diajak (dalam kabinet), biarlah kami menjadi oposisi. Biarlah kami berada di luar kabinet. Toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konsitusional," tutur Hidayat.

Dia menjelaskan, PKSjuga bisa ikut berperan untuk membangun Indonesia, meski dalam posisi di luar pemerintahan.

"Yang dipentingkan adalah kita berada di luar kabinet tapi kita bersama bangsa membangun Indonesia, membangun demokrasi supaya menghadirkan demokrasi lebih berkualitas," ucap Hidayat.

Ikuti berita Jawapos lainnya di sini