Ma’ruf Amin Tak Masalah Indonesia Gabung Board of Peace, Sepanjang Dukung Palestina Merdeka

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-13 Ma’ruf Amin menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menjadi persoalan. Asal, kata dia, tetap sejalan dengan komitmen politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Ya yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka,” kata Ma’ruf saat ditemui di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Ia menyampaikan, posisi Indonesia juga konsisten mendukung solusi dua negara sebagaimana disepakati di forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga, Ma’ruf juga mengingatkan agar gabungnya Indonesia di Board of Peace turut selaras dengan hal tersebut.

“Kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya Two-State Solution. Jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah,” ucap Ma’ruf.

Meski begitu, Ma’ruf menekankan, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional apa pun perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan tidak menyimpang dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Terlebih, hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina.

“Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan,” katanya.

Diketahui, Indonesia secara resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan pengawas multilateral yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan Perdamaian ini disebut untuk mengawal perdamaian dan rekonstruksi di Jalur Gaza.

Indonesia resmi menjadi anggota usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of Peace di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Piagam diteken di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Tercatat, Indonesia merupakan salah satu dari sekitar 25 negara yang bergabung sebagai anggota pendiri (founding members), bersama negara-negara lain seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Mesir, Yordania, hingga Uni Emirat Arab.