KPK Tolak Saran Pemerintah Tunda Penetapan Tersangka Peserta Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan tak akan mengikuti saran pemerintah untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi.

"Daripada harus menghentikan proses hukum yang sudah memiliki bukti cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).

Ia menyatakan tetap akan mengumumkan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah dalam waktu dekat. Apalagi, kecukupan alat bukti sudah dikantongi KPK untuk menjerat para calon kepala daerah.

Apalagi, indeks persepsi korupsi (IPK) di Tanah Air terbilang diam di tempat. Indonesia memiliki IPK 37 dari nilai tertinggi 100.

"Yang begitu tak baik buat angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang saat ini masih jalan di tempat," kata Saut.

Ketua KPK Agus Rahardjo sempat menyatakan akan segera mengumumkan calon kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi. Menurut Agus, pimpinan KPK hanya tinggal menunggu surat perintah penyidikan keluar dan ditandatangani.

"Minggu ini (akan diumumkan). Oleh karena itu harapan kita, beberapa orang, beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insyaallah kita umumkan," kata dia.