Hakim Sarpin: Penetapan BG Tersangka Masuk Objek Praperadilan

Liputan6.com, Jakarta - Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan. Salah satu pertimbangannya, hakim menyatakan penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan.

Dalam persidangan, Hakim Sarpin menolak eksepsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon yang menyatakan objek materi gugatan Budi Gunawan tidak bisa melalui praperadilan.

"Bahwa sah atau tidaknya objek praperadilan yang diajukan oleh pemohon bisa dibawa ke dalam praperadilan sehingga eksepsi termohon (KPK) ditolak," ujar Hakim Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).

Pada sidang perdana praperadilan, dalam eksepsinya ada 3 hal yang dilihat oleh KPK, yaitu landasan hukum kewenangan praperadilan. Kedua penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana dan ketiga, penerapan yurisprudensi sebagai dasar hukum yang digunakan Budi Gunawan.

Selain itu, petitum permohonan praperadilan dipandang tidak jelas (obscuur libel) dan saling bertentangan satu dengan lainnya.

Menurut KPK, kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 82 ayat 1 KUHAP, kewenangan lembaga praperadilan tersebut diatur secara jelas dan terbatas (limitatif) yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya penyitaan. (Mut)