Indonesia Darurat Kasus Perundungan di Sekolah, Dinilai Lebih Mendesak dari Merdeka Belajar

Ketiganya, sebut Doni, seharusnya dikembangkan, terutama partisipasi masyarakat yang juga berarti peranan orangtua. "Kekerasan ini tidak hanya persoalan internal sekolah-orangtua atau sekolah-masyarakat. Jadi, ekosistemnya mulai dari sistem, pengaturan, (sampai) regulasi, (semua) harus diatur."

Kemudian, butuh orang-orang berintegritas untuk mengeksekusi kebijakan anti-perundungan. "Harus ada pelatihan, pengembangan, dan penguatan untuk guru, orangtua, masyarakat, kepala daerah, dan lain-lain. Karena selama ini, dari banyak riset, guru tahu itu merupakan suatu tindak kekerasan, tapi bingung mau ngapain. Itu karena tidak ada SOP (penanganan kasus kekerasan) yang jelas."

Penguatan kapasitas guru, menurut Doni, "sangat penting." "Kalau tidak pernah dilatih, guru tidak akan pernah tahu apa itu perundungan, apa itu kekerasan, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana membangun jejaring untuk mengatasi ini, sistem pelaporannya seperti apa, tidak akan selesai (kasus perundungan di sekolah)."

Kasus perundungan, katanya, juga berisiko terjadi di lingkungan guru, karena "budayanya budaya kekerasan, tertutup, apalagi senioritas." "Mungkin saja ada ketimpangan kekuasaan (yang menyebabkan perundungan)," ujar dia. "Karena itu, harus ada sebuah sistem."

Sebenarnya, kata Doni, sudah ada Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, tapi tidak ada tindak lanjut dari regulasi tersebut. "Karena di lapangan, di sekolah-sekolah, amanat melakukan tindakan pencegahan (perundungan) itu tidak tersosialisasi," ucapnya.

Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) harus dibuat Kemendikbud Ristek, menurutnya. "Itu pun harus didalogkan dengan banyak orang, jangan internal saja. Itu akan menghasilkan produk hukum yang visible, dapat dilakukan, dan  disupervisi dengan baik," katanya.

"Selain membuat regulasi dan sistem yang sekarang harus direvisi, (ada juga) pelatihan dan pengembangan, baik (menyasar) guru, orangtua, maupun masyarakat. Harus ada intervensi bersama-sama. Lalu, dari akarnya, hal-hal terkait kekerasan di dalam satuan pendidikan itu harus masuk jadi proses pembelajaran mahasiswa calon guru."

"Jadi, tidak ada alasan tidak tahu kompetensi yang dibutuhkan untuk jadi seorang guru profesional," imbuhnya. "Dimensi pembentukan karakter ini harus terus dikembangkan."

Sebelum ini, Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Anggin Nuzula Rahma menyebut, merujuk data KPAI tahun 2011--2019,  terdapat 574 anak laki-laki dan 425 anak perempuan yang jadi korban bullying di sekolah.

Lalu, ada 440 anak laki-laki dan 326 anak perempuan yang tercatat jadi pelaku perundungan di sekolah. "Banyaknya kasus bullying yang terjadi di satuan pendidikan, bukan hanya terjadi sesama siswa, tapi dapat juga terjadi pada para pendidik dan tenaga kependidikan," katanya dalam webinar "Stop Tradisi Bullying di Satuan Pendidikan" pada 5 Desember 2022, dikutip dari situs webnya, Selasa, 2 Agustus 2023.

"Tidak sedikit guru yang melakukan kekerasan dengan tujuan pendisiplinan. Ada oknum guru berdalih mendisiplinkan anak-anak dengan menggunakan cara-cara kekerasan, termasuk melakukan bullying."

KemenPPPA memandang kasus perundungan di Indonesia "sangat memprihatinkan," serta perlu upaya holistik dan integratif untuk mencegahnya. Perwujudan pendidikan berkualitas bukan hanya tanggung jawab guru, namun juga seluruh sektor, seperti orangtua sebagai pendidik utama, pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, dan masyarakat.